1.700 Hektar Lahan dalam Kawasan Hutan Lindung Konsel Akan Didistribusi ke Warga

344
Proses penyerahan SK Tora ke Sekretaris Daerah Konsel, Sjarif Sajang. (FOTO: IST)

BeritaRakyat.id, Konawe Selatan – Lahan seluas 1.700 hektar yang berada dalam kawasan hutan lindung pada sejumlah wilayah di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara, masuk sebagai tanah obyek reforma agraria (Tora). Seluruhnya akan didistribusi ke masyarakat atau kelompok masyarakat yang berhak.

Surat keputusan (SK) Tora bernomor 130/ MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020 tanggal 3 Maret 2020 itu pun, secara resmi telah diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konsel yang diwakili sekretaris daerah, Sjarif Sajang, Senin (01/02/2021). Diserahkan oleh pihak Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)  Wilayah XXII Sultra lewat Ketua Tim Tora Wilayah Konsel, Andi Ruly I Malombasang S HUt.

Disebutkan Andi Ruly, untuk Wilayah Konsel, lahan Tora yang dimaksud adalah pelepasan sebagian Hutan Lindung Gunung Wolasi, Kawasan Hutan Lindung Torobulu, kawasan hutan produksi tetap Gunung Wolasi dan kawasan hutan produksi tetap Popalia.

Tercatat, ada 10 kecamatan di Konsel menerima redistribusi aset lewat program Tora tersebut yaitu  Kecamatan Baito, Buke, Kolono, Laeya, Lainea, Moramo. Selain itu ada Kecamatan Palangga, Palangga Selatan, Tinanggea, dan Wolasi.

Baca Juga :  Sempat Kosong, Dua Kursi DPRD Sultra Kembali Terisi

“Jadi untuk wilayah Konsel mendapatkan SK biru ( lahan Tora) dan SK hijau ( perhutanan sosial) yang nantinya juga akan diserahkan kepada Pemda Konsel. Sementara untuk SK tanah adat,  Konsel tidak termasuk di dalamnya,” jelas Andi Ruly.

Diketahui, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo telah menyerahkan SK hutan sosial, hutan adat, dan Tora  di Istana Negara Jakarta, Kamis (7/1/2021).

SK Perhutanan Sosial untuk seluruh Indonesia sebanyak 2.929 SK, seluas 3.442.460,20 Hektar bagi 651.568 Kepala Keluarga. Untuk Hutan Adat diserahkan sebanyak 35 SK, seluas 37.526 Hektar. Presiden Joko Widodo juga menyerahkan SK Tora sebanyak 58 SK seluas 72.074,81 Hektar, untuk 17 provinsi.

AKBAR/NURSADAH