Adi Warman : Selain Tim Satgas Saber Pungli, KPK Pantau Perpanjangan Izin PT PLM

90
Staf Ahli Watimpres Adi Warman

BeritaRakyat.id,. Jakarta – Staf ahli bidang hukum Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Adi Warman mengatakan, dugaan adanya pungutan liar dalam proses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Panca Logam Makmur (PLM) di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat perhatian dari KPK RI. Dugaan adanya pungli dalam perpanjangan IUP akhir tahun 2019 lalu oleh Pemerintah Prov. Sultra itu setelah adanya laporan masyarakat kepada Tim Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kementrian Koordinator Politik Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam)

“Iya kami baru saja melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait aduan masyarakat adanya dugaan adanya pungli diperpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) PT Panca Logam Makmur di Bombana. Dari rapat tersebut KPK turut memantau dan mengatensi atas dugaan adanya pungli yang dapat merugikan keuangan negara,”ujar staf ahli Watimpres Adi Warman SH MH kepada awak media ini melalui via telephon beberapa waktu lalu.

Menurutnya, laporan masyarakat terhadap adanya dugaan Pungli terhadap proses perpanjangan IUP PT PLM, Tim Saber Pungli menggelar rapat koordinasi bersama dilaksanakan di ruang rapat gedung media center Lt 2 Kemenkopolhukam di jalan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat.

“Dalam rapat tersebut menindaklanjut laporan masyarakat yang langsung ke Satgas Saber Pungli bernomor 60/Saberpungli/Polhukam/HK00/7/2020,”ungkap advokat itu.

Disebutkan, dalam rapat bersama itu Sekretaris Jenderal Saber Pungli Kemenkopulhukan Irjend Pol Dr. Drs. Widyanto Poesoko SH. M.Si mengundang beberapa pihak yang berkepentingan terkait keluarnya izin perpanjangan pertambangan emas PT PLM. Diantaranya, Bupati Bombana, Kapolres Bombana, Kepala Dinas PM PTSP, Kadis ESDM, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Kehutanan Sultra, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sultra, Kadis Pendapatan Bombana, Direktur Jenderal Minerba Kementrian ESDM, Direktur Jenderal Lingkungan Hidup, Kementerian LungkungaN Hidup RI dan staf ahli Dewan pertimbangan Presiden, termasuk dari KPK RI.

Baca Juga :  Ridwan Bae Sambangi Desa Laiba, Ini Permintaan Warga

“Intinya dari dari rapat tersebut, pihak tim saber pungli bakal melakukan penyelidikan atas dugaan pungli dan menyebabkan adanya juga aduan dari sejumlah pemilik saham di PT PLM juga mengadukan ke Polda dan juga ke Dinas PM PTSP Sultra,”jelasnya.

Ditambahkan, terbitnya perpanjangan IUP PT PLM yang kemudian diadukan sejumlah pihak tetmasuk sejumlah ormas di Kabupaten Bombana Prov Sultra itu kini sudah dalam penanganan Tim Satgas Saber Pungli Kemenkum dan HAM yang dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Saber Pungli Irjend Pol Dr. Drs. Widyanto Poesoko SH. M.Si dan KPK yang turut melakukan pemantauan.

“Hasil rapat tersebut disimpulkan agar perpanjangan IUP PT PLM untuk dilakukan pengkajiann, penelitian dan penyelidikan terkait dugaan adanya pungli. Jika dikemudian hari perpanjagan tersebut tidak memenuhi syarat lagi, maka IUP tersebut dicabut dan dibatalkan. Termasuk yang melakukan pungli akan mempertanggungjawabkan secara hukum,”tandasnya.

HERMAN