BeritaRakyat.id, Kendari – Pawai Budaya Tolaki yang berakhir ricuh antar organisasi masyarakat (Ormas) di Kota Kendari tanggal 16 Desember lalu dengan adanya korban jiwa membuat anggota DPRD Kota Kendari angkat bicara. Kericuhan antar ormas di Kota lama Kendari itu merupakan suatu kelalaian dari aparat keamanan yang tidak dapat mengidentifikasi, mengawal dan mengamankan kegiatan tersebut.
Anggota DPRD Kota Kendari, La Ode Ashar sangat menyayangkan adanya kericuhan dari kegiatan pawai budaya salah satu etnis di Sultra ini. Mestinya kericuhan antar ormas tersebut tidak terjadi, jikalau aparat kemanan dapat melakukan pengamanan hingga berakhir.
“Pihak kepolisian harus bertanggung jawab atas bentrokan itu, karena telah lalai menjalankan tugasnya,”ujarnya kepada sejumlah awak media di DPRD Kendari, Selasa, (21/12/2021).
Menurut anggota Komisi III DPRD Kota ini menilai bahwa aneh dilingkup Polda Sultra ada 3 Kapolres berganti, yakin Kapolres Muna, Baubau dan Kapolres Konsel. Di daerah tersebut tidak ada gejolak tetapi dimutasi. Sebaliknya di Kota Kendari yang terjadi gejolak hingga menimbilkan korban jiwa tidak dicopot.
“Kapolres Kota Kendari layak untuk dicopot dari jabatannya. Pa Kapolda sebaiknya untuk mengevaluasinya, terlebih lagi dengan adanya kericuhan antar ormas,”katanya.
Politisi Partai Golkar itu mengaku, penasaran dan menimbulkan pertanyaan sebagai warga Kota Kendari ada apa di Polres Kendari. Dimana-mana ketika terjadi konflik atau tragedi yang sudah merenggut nyawa orang maka penanggung jawab keamanan di wilayah tersebut pasti berganti.
“Pasti digeser, karena dianggap lalai dalam menjalankan tanggung jawab pengamanannya,”akunya.
Ditambahkan, secara pribadi dan sebagai anggota DPRD Kota Kendari, kejadian seperti ini harus menjadi catatan serius. Karena idealnya pemimpin-pemimpin atau penentu kebijakan apalagi ini berkaitan dengan Kantibmas harus peka dan mereka harus bertanggung jawab.
“Sebagai wujud dari tanggung jawab Kapolres harus rela dicopot dari jabatannya,”tambahnya.
Untuk itu, ia mendorong DPRD secara kelembagaan meminta tanggung jawab kepolisian. Agar ada sikap tegas yang harus diberikan kepada penanggung jawab wilayah dalam hal ini Kapolres jangan hanya tegas terhadap pelaku.
“Tetapi petugas keamanan di wilayah ini harus bertanggung jawab. Sehingga sikap tegas Kapolda terhadap Kapolres Kendari kita tunggu. Karena kasus ini adalah kejadian yang terulang,” tutupnya.
ODEK
