AP3KnI Resmi Terbentuk di Sultra, Misran Safar Dinobatkan sebagai Ketua

131
Foto bersama peserta Musyawarah AP3KnI (FOTO : RANDI)

BeritaRakyat.id, Konawe Selatan – Pengurus Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (P3KnI) resmi terbentuk di Universitas Halu Oleo (UHO) Sulawesi Tenggara (Sultra). Berdasarkan musyawarah yang digelar secara virtual, yang diikuti oleh dosen PPKn di Sultra menunjuk Misran Safar sebagai Ketua AP3KNI Wilayah Sultra.

Misran Safar mengatakan, AP3KnI dibentuk oleh para dosen, guru dan pemerhati PPKn yang memiliki komitmen akademik dan profesional yang kuat. Organisasi ini sebagai wadah pengabdian profesional dalam upaya turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pemberdayaan masyarakat.

“AP3KnI dibentuk sebagai organisasi profesi yang sehat, kredibel, profesional dan dapat dipercaya dalam pengembangan Pendidikan Kewargamegaraan (PKn) di Indonesia,” ujarnya, kepada awak media, Jumat (25/09/2020).

Dikatakan, setelah terbentuk pihaknya akan segera menyusun komposisi pengurus AP3KnI Sultra. Pengurus tersebut akan dilantik oleh Ketua Umum AP3KnI pekan depan. Pihaknya juga akan segera melakukan kunjungan kepada pimpinan daerah dalam rangka membangun kemitraan.

“Kita akan seminar 30 September 2020, tapi sebelumnya akan dilakukan pelantikan pengurus AP3KnI Sultra. Anggota AP3KnI nantinya adalah dosen, guru PKn semua jenjang maupun, penggiat PKn maupun alumni Jurusan PPKn,” ungkapnya.

Misran Safar menyampaikan AP3KnI memiliki lima misi di antaranya, pertama melaksanakan kajian pendidikan kewarganegaraan baik dalam dimensi kajian akademik, kulikuler maupun dimensi sosio kultural.

Kedua, membangun kemitraan atau kerja sama kelembagaan dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan maupun dengan instansi pemerintah dalam rangka pengembangan pendidikan kewarganegaraan.

Ketiga, melaksanakan kajian pendidikan kewarganegaraan baik sebagai pendidikan politik, hukum, kemasyarakatan maupun pendidikan kesadaran berkonstitusi.

Keempat, membangun dialog kreatif di antara komunitas akademik pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan. Kelima, berkontribusi dalam mengimpelementasikan program program pemerintah dalam uoaya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan meningkatkan kualitas kehiduoan berdemokrasi.

Baca Juga :  PMT Sultra Dukung Penegakkan Hukum, Ormas Diminta Tenang dan Jaga Kondusifitas

“Sebagai organisasi profesi maka dari lima misi itu merumuskan empat bidang garapan yang menjadi fokus ke depan dalam upaya pengembangan pendidikan kewarganegaraan, di antaranya memberikan pelatihan pengembangan model pendidikan PKn, pelatihan tentang pengembangan PKn sebagai pendidikan politik, resolusi konflik dan kajian lainnya yang relefan, ketiga memberikan sosialisasi kebijakan pemerintah menyangkut implementasi PKn di sekolah maupun kurikukum, dan terakhir melakukan kajian pengembangan PKn sebagai disiplin ilmu yang terintegrasi,” jelas Misran Safar.

Melalui AP3KnI, kata Misran Safar, akan melakukan pendampingan terhadap guru-guru PKn yang memiliki masalah dalam melaksanakan tugasnya.

“Kita memiliki bidang hukum dan HAM, sehingga kita akan melakukan pendampingan hukum terhadap guru PKn di Sultra,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris AP3KnI, Muhamad Saleh menambahkan AP3KnI sebagai organisasi profesi yang mendidik, mencerdaskan, dan memperkuat nilai, semangat, jiwa, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air Indonesia.

“AP3KnI akan terus menyumbangkan pemikiran akademik guna mendukung atau memfasilitasi pemerintah maupun satuan pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kerja sama dengan institusi pemerintah, contohnya kemarin dibuat kegiatan di MK yaitu kegiatan pelatihan pemahaman hak konstitusional warga negara,” pungkasnya.

RANDI/NURSADAH