Banyak Masalah di Dinkes, DPRD Agendakan RDP

632
Ketua Komisi III DPRD Konsel, Herman Pambahako

BeritaRakyak.id, Konawe Selatan РBerbagai macam persoalan di lingkup Dinas Kesehatan Konawe Selatan (Konsel)  Sulawesi Tenggara (Sultra) terus bermunculan. Utamanya terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di puskesmas yang berujung pada pencopotan jabatan kepala puskesmas (Kapus).

Hal ini pun menarik perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konsel hingga mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama dinas kesehatan.

“Terkait hal ini, kami akan rapat internal bersama di Komisi III untuk mengagendakan RDP untuk membahas persoalan-persoalan yang saat ini mencuat,”ujar Ketua Komisi III DPRD Konsel Herman Pambahako kepada media ini, Rabu (14/10/2020).

Menurut politisi PDIP ini, langkah yang diambil oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Konsel dr H Maharayu MKes dengan mencopot kepala Kapus Tinanggea yang paling krusial. Untuk itu penting didengarkan langsung penjelasan dari yang bersangkutan.

“Idealnya memang RDP itu akan dilakukan jika ada aduan masuk di DPRD Konsel. Tetapi ini terkait persoalan daerah perlu kira inisiatif untuk mengundang dan digelar RDP. Pelaksanaannya akan kami tentukan setelah rapat internal, paling lambat hari Senin depan,” katanya.

Baca Juga :  Wujudkan Visi, Pemda Konsel Gelar Forum Penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD

Selain persoalan pencopotan Kapus Tinanggea masalah lainnya juga akan menjadi topik RDP, yakni soal pemotongan honorarium tenaga medis di Puskesmas Baito yang dikeluhkan staf. Termasuk informasi dari Puskesmas Basala terkait honor tenaga kesehatan yang belum dibayar hingga 11 bulan.

“Inilah yang akan menjadi pokok dati RDP kami nanti. Semoga hasil RDP ini ada jalan untuk menuntaskan persoalan-persoalan pelayanan kesehatan di Konawe Selatan, khususnya saat penanganan virus corona,” tandasnya.

Begitu juga yang disampaikan sekretaris Komisi III DPRD Konsel Ramlan, bahwa persoalan  di Dinas Kesehatan Konsel ini untuk segera diselesaikan sehingga tidak ada pelayanan kesehatan yang terabaikan. Khususnya masalah honor tenaga kesehatan sangat vital, jika ini tidak diselesaikan.

“Persoalan di dinas kesehatan ini harus menjadi prioritas untuk diselesaikan. Untuk itu dapat disepakati untuk dilakukan RDP,” katanya menambahkan.

AKBAR/NURSADAH