Dampingi Empat Tersangka Penghasutan, Supriadin Yakin Bebas di Pengadilan

197
Ketua PMT Sultra Supriadin SH MH (FOTO : IST)

BeritaRakyat.id, Kendari – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus melakukan pengembangan dan penyidikan atas kerusuhan dan kekerasan yang terjadi saat gelaran pawai budaya pertengahan desember 2021 lalu. Dari penyidikan, pihak kepolisian hingga sejauh ini sudah menetapkan 16 orang sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Mako Polda Sultra.

Dari 16 orang yang dinyatakan sebagai tersangka, empat diantaranya mendapat pendampingan hukum dari pengacara Perkumpulan Masyarakat Tolaki (PMT) Sultra Supriadin SH MH. Ke empat kliennya itu masing masing inisial AB, AP, AG dan MS yang disangkakan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

“Iya saat ini sudah ada belasan yang ditetapkan sebagai tersangka atas peristiwa bentrok yang menimbulkan korban jiwa saat pelaksanaan Pawai Budaya Tolaki bulan Desember 2021 lalu. Dari belasan tersangka itu empat diantaranya saya yang mendampingi dan menjadi kuasa hukumnya,”ujar supriadin SH MH kepada media ini di Kendari, Rabu (12/01/2022).

Menurutnya, ke empat kliennya ini ditetapkan sebagai tersangka atas pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Dari penetapan tersangka hingga penahanan di Rutan Mapolda Sultra tersebut telah kami lakukan pendampingan untuk proses persidangan di Pengadilan Negeri nantinya.

Baca Juga :  Calon Penerus Bangsa, Anak-anak Perlu Berperan Aktif dalam Organisasi

“Dari proses penangkapan, penetapan tersangka hingga penahanan tersebut, telah kami pelajari dan kami lihat tidak cukup bukti yang otentik, sehingga ada keyakinan ke empat tersangka tersebut dapat bebas demi hukum di persidangan nanti,”katanya.

Supriadin yang juga Ketua PMT Sultra ini mengaku, meski meyakini dapat membebaskan secara hukum di Pengadilan saat proses persidangan. Namun dirinya tidak akan melakukan penangguhan atau mempraperadilankan atas penetapan dan penahanan tersangka.

“Biarkan proses hukum berjalan hingga di Pengadilan nanti. Untuk penangguhan dan praperadilan tidak dilakukan. Tetapi di PN nantinya akan dibuktikan bahwa empat klien saya dapat bebas demi hukum,”akunya.

Alumni Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo Kendari ini menambahkan, dalam proses penegakkan hukum atas peristiwa kerusahan pasca Pawai Budaya Tolaki di Kota Kendari beberapa waktu lalu dinilai tidak seimbang. Hal itu dilihat dari proses hukum hanya memproses kepada pihak penyelenggara dan peserta Pawai Budaya, tetapi dari pihak yang diduga melakukan tindak pidana justru masih minim.

“Iya kami minta, pihak kepolisian kiranya dalam penanganan hukum atas peristiwa berdarah di Kota Kendari beberapa waktu lalu untuk berimbang, sehingga adalah keadilan,”tandasnya.

MAN