Dana Kampanye Paslon Kada Wajib Dilaporkan ke KPU, Ini Aturannya

86
Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra Ade Suerani.

BeritaRakyat.id, Kendari РSetelah pelaksanaan tahapan penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut, tujuh KPU kabupaten  di Sultra yang menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati akan bersiap melayani penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK). Penyerahannya dijadwalkan, Jumat (25/09/2020), paling lambat pukul 18.00 WITa.

Melalui rilis pers, Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra, Ade Suerani menyebutkan, mengawali pelaporan dana kampanye, setiap pasangan calon (Paslon) kepala daerah (Kada) diwajibkan membuka rekening khusus dana kampanye (RKDK) pada bank umum. Salinan RKDK akan menjadi lampiran di setiap laporan dana kampanye yang akan dilaporkan melalui KPU secara bertahap.

“Ada tiga jenis laporan dana kampanye dengan periode pembukuan yang berbeda, yakni LADK dengan periode pembukuan sejak 23 September sampai dengan 24 September 2020. Penyerahannya pada tanggal 25 September. Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)
dengan periode pembukuan sejak 25 September sampai dengan 30 Oktober 2020, yang penyerahannya ke KPU pada tanggal 31 Oktober 2020 pukul 18.00 waktu setempat.
laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) dengan periode pembukuan sejak 23 September sampai dengan 5 Desember 2020, dan penyerahannya ke KPU pada 6 Desember 2020 pukul 18.00 waktu setempat,” urai Ade.

Pada pemilihan kepala daerah, lanjutnya, selain ada batasan penerimaan diatur juga batasan pengeluaran. Untuk penerimaan, yang sumbernya dari perseorangan atau orang per orang dibatasi paling banyak Rp 75 juta. Sedangkan dari partai, kelompok atau badan hukum swasta dibatasi maksimal Rp 750 juta. Untuk batasan pengeluaran dana kampanye, ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi KPU kabupaten dengan pasangan calon (Paslon) atau LO paslon dan partai politik pengusung.

Baca Juga :  Ketua PPS Waworano Dianiaya Kadesnya, PPK Kolono Berikan Bantuan Dana

“Jadi jumlahnya bervariasi setiap kabupaten sangat bergantung pada antara lain jumlah pemilih, jumlah KK, dan frekuensi kegiatan kampanye. Harus dikoordinasikan dan KPU kabupaten menetapkan berdasarkan masukan dari pihak-pihak tersebut,” terangnya.

Selain batasan penerimaan dan pengeluaran, diatur juga pihak-pihak yang dilarang diterima dan digunakan sumbangannya yakni dari pihak asing, hasil tindak pidana, pemerintah atau pemerintah daerah atau pemerintah desa, BUMN/BUMD. Karena ini sifatnya larangan, maka Peraturan KPU menetapkan sanksi administrasi yakni pembatalan sebagai pasangan calon selain ada sanksi pidana yang diatur di UU Pemilihan.

“Penyerahan LPPDK yang dalam hal diserahkan melewati batas waktu yang ditentukan yakni 6 Desember 2020 pukul 18.00 waktu setempat, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon,” tegasnya.

Ditambahkan, dana kampanye akan diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan  berdasarkan hasil seleksi. Bentuk perikatan audit dana kampanye adalah audit kepatuhan. Sehingga, output dari audit adalah opini berupa patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dana kampanye.

KHAIRUL ARQAM/NURSADAH