Dewan bakal Pertanyakan Pengelolaan Anggaran di Pemkot Kendari

245
Ketua DPRD Kota Kendari Subhan

Beritarakyat.id,. Kendari – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari bakal mempertanyakan pengelolaan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari. Hal ini dilakukan bekerjasama dengan tim tansparansi pengeloaan anggaran daerah (TPAD) setempat.

“Kami akan pertanyakan keterbukaan pengelolaan anggaran, dan ini harus kita dikedepankan, apalagi situasi pandemi seperti ini harus ada keterbukaan,” kata Ketua DPRD Kota Kendari, Subhan, Kamis 28 Agustus 2020.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, setiap enam bulan dalam satu tahun pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), harus dievaluasi di DPRD tentang serapan anggaran dan rencana prognosis pemkot untuk enam bulan ke depannya.

“Kami di DPRD memiki hak untuk mempertanyakan program anggaran kegiatan yang sudah berjalan dan rencana yang akan dianggaran berikutnya. Kami akan melaksanakan fungsi pengawasan yang melekat di DPRD, karena biar bagaimanapun pengelolaan anggaran merupakan hak DPRD untuk mempertanyakan,” tutupnya.

Sementara anggota Komisi III DPRD Kota Kendari, La Ode Ashar menjelaskan, sebelumnya, Wali Kota Kendari menyampaikan bahwa tidak ada proyek yang jalan di 2020 ini karena anggaran direfocusing untuk penanganan Covid-19.

Baca Juga :  DPRD Sultra Bakal Tanyakan Kesejahteraan Buruh ke PT VDNI

Namun, lanjut dia, faktanya di lapangan Pemkot Kendari telah mengalokasikan dana sebesar Rp500 juta untuk pengaspalan jalan di Kompleks perumahan Polda Sultra.

“Ini aneh bagi saya, soalnya wali kota pernah mengatakan kepada kami tidak ada pekerjaan yang jalan, tapi tiba-tiba muncul proyek pengaspalan jalan di Kompleks perumahan Polda Sultra. Saya menilai pemkot sudah tidak jujur dan ini harus dijelaskan secara terbuka ke DPRD, karena sudah tidak sesuai apa yang disampaikan,” jelasnya.

Olehnya, Pemkot Kendari diminta terbuka dan memberikan penjelasan mengenai sumber anggaran pengerjaan jalan tersebut. Pasalnya, masih banyak program lainnya yang perlu berjalan dan untuk kepentingan masyarakat.

KARSESMAN/NURSADAH