Dewan Nilai Banpres di Kendari Tak Tepat Sasaran

85
Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari Andi Sulolipu (FOTO : DOK)

BeritaRakyat.id, Kendari РDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menilai, penyaluran program bantuan presiden (banpres) untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, tidak produktif dan tak tepat sasaran.

Diketahui banpres tersebut dikucurkan pemerintah untuk mengakselerasi bangkitnya para pelaku usaha mikro, namun faktanya tak sesuai harapan.

Hal ini terungkap setelah rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Kendari bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kendari, Pegadaian dan bank penyalur yaitu BRI dan BNI.

Ketua Komisi II DPRD Kendari Andi Sulolipu mengatakan, penyaluran bantuan yang seharusnya untuk usaha mikro itu tidak tepat sasaran, karena pihak yang diberi kewenangan menangani bantuan untuk pelaku usaha yang terdampak Covid -19 tersebut tidak melakukan koordinasi.

“Mereka berjalan dengan sendiri sendirinya, mulai dari Dinas Koperasi Kendari, perbankan, pegadaian, PNM dan BPKP. Kenapa terlalu banyak yang dilibatkan dalam hal ini,” ujar Andi Sulolipu usai RDP, Senin (08/02/2021).

Ironisnya, ungkap politisi PDIP ini, ada Anggota DPRD Kendari dan beberapa aparatur sipil negara (ASN) turut mendapatkan bantuan yang diperuntukkan untuk pemulihan ekonomi bagi usaha kecil yang terdampak covid -19 itu. Hal ini membutikan bahwa dana tersebut yang penting disalurkan, tidak peduli tepat sasaran atau tidak.

Bahkan anggaran tersebut masih mengendap di bank penyalur karena dana beberapa penerima manfaat lainnya tidak bisa dicairkan.

Baca Juga :  Rawat Silaturahim, Pengurus Golkar Kendari Dibagikan Sembako

“Yang kami pertanyakan, tidak pantas anggota DPRD yang dapat, ada ASN yang dapat. Ini yang menjadi rancu bagi kita dalam hal pemberian bantuan ini. Apakah mereka yang diberikan tanggung jawab, hanya sekedar yang penting dana ini tersalurkan,” tegasnya.

Andi Sulolipu menyampaikan, Kota Kendari mendapatkan kucuran dana banpres tersebut senilai Rp28 miliar untuk 16.121 UMKM. Namun, yang tersalurkan belumlah mencapai 50 persen.

“Dinas koperasi sebagai leading sektor seharuanya ada skedul untuk membuat pertemuan dengan bank penyalur. Dinas koperasi juga harusnya membuat evaluasi penyaluran bantuan UMKM,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kendari M Saiful mengaku, kewenangan pihaknya hanya sebatas mengumpulkan data calon penerima banpres.

“Terkait siapa yang ikut mengusul selain saya (Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kendari) saya tidak tau,” aku Saiful.

Saat ditanya terkait adanya angota DPRD Kendari dan PNS yang turut mendapatkan bantuan UMKM itu, Saiful mengaku tidak mengetahuinya.

“Tidak tau, saya tidak pernah mengusulkan,” tutupnya.

ODEK/NURSADAH