Diberhentikan Mendagri, Ramadio Gagal jadi Plt Bupati Butur 71 Hari

397
Ramadio

BeritaRakyat.id, Kendari – Setelah Bupati Buton Utara (Butur), Abu Hasan, mengajukan cuti karena maju Pilkada, posisinya digantikan sementara, Ramadio, yang telah ditugaskan sebagai pelaksana tugas (Plt) bupati. Namun, baru lima hari menjabat, Ramadio, diberhentikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian.

Sebelumnya, Ramadio yang menjabat sebagai Wakil Bupati Butur ditugaskan untuk menjadi Plt bupati selama 71 hari, terhitung 26 September sampai dengan 5 Desember 2020. Ia kemudian diberhentikan Mendagri berdasarkan usulan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi.

“Usulan Gubernur Sulawesi Tenggara melalui surat nomor 132.74/4830 tanggal 30 September 2020 untuk dilakukan pemberhentian sementara Wakil Bupati Buton Utara Ramadio sebagai Wakil Bupati Buton Utara,” terang Direktur Jenderal Otnomi Daerah (Dirjen Otda), Akmal malik, saat dikonfirmasi, Kamis (01/10/2020).

Pemberhentian tersebut dilakukan Mendagri, terkait status Ramadio yang telah ditetapkan sebagai terdakwa oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra atas kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur.

Sebagaimana disebutkan dalam surat Kejati Sultra tertanggal 30 September 2020, Ramadio didakwa primair, subsidair, dan lebih subsidair Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukumannya adalah penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Baca Juga :  Dongkrak Perekenomian Sultra PT VDNI Masuk ke Dalam PSN 2021

“Berdasarkan ketentuan pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2016 tentang pemerintahan daerah, menegaskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun,”jelas Akmal.

Pemberhentian Ramadio, lanjutnya, dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Butur sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sementara itu, untuk mengisi kekosongan pimpinan daerah tersebut, kementerian dalam negeri menugaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Butur, Burhanuddin, sebagai pelaksana harian (Plh) Bupati Butur.

NURSADAH