Dituntut Diskualifikasi Paslon “Money Politics”, ini Tanggapan Bawaslu Konsel

1065
Anggota Bawaslu Konsel Awaludin AK (Pakai Rompi) saat menemui pengunjukrasa di Kantor Bawaslu Konsel (FOTO : AKBAR)

BeritaRakyat.id, Konawe Selatan – Sejumlah massa yang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara, Selasa (15/12/2020), mendesak agar pasangan calon kepala daerah yang terbukti terlibat money politics didiskualifikasi.

Menanggapi hal itu, Komisioner Bawaslu Konsel Awaluddin AK mengatakan, berdasarkan Pasal 187A jo 73 ayat 4, kewenangan bawaslu kabupaten yaitu menindaklanjuti dugaan tindak pidana pemilihan.

“Saat ini kami fokus bersama Gakkumdu dari unsur penyidik dan jaksa,” ucap Awaluddin, Rabu (16/12/2020).

Terkait diskualifikasi pasangan calon (paslon) kepala daerah, lanjutnya, kewenangannya ada di Bawaslu provinsi.

“Kalau diskualifikasi yang dimaksud adalah pelanggaran administrasi TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) money politics di Pasal 73 ayat (1) & (2) Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 maka kewenangan untuk menanganinya itu ada di Bawaslu provinsi,” jelasnya

Baca Juga :  PAN Sultra Konsolidasi Saksi Pemilu Tahun 2024

Dikutip dari laman Bawaslu RI, Ketua Bawaslu RI, Abhan, juga menegaskan, paslon pada Pilkada serentak 2020 bisa gugur jika terbukti melakukan pelanggaran politik uang (money politics). Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Dalam frasa UU 10 2016 ayat 2 pun dijelaskan, sanksi administratif berlaku untuk paslon, apabila terbukti melakukan politik uang, Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah.

“Paslon yang terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif bisa terkena sanksi diskualifikasi,” kata Abhan dalam salah satu kegiatan diskusi di Jakarta 15 Agustus lalu.

AKBAR/NURSADAH