Dominan Fraksi di DPRD Konsel Tolak Persetujuan Raperda RTRW

302
Suasana pembahasan RTRW Konsel di DPRD Konsel gaduh setelah Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo dan Herman Pambahako berselisih pendapat. (FOTO : AKBAR)

BeritaRakyat.id, Konawe Selatan – Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan menolak persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Konsel. Pasalnya, proses pembahasan belum tuntas dilaksanakan.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Konsel, Ramlan menegaskan, persetujuan penetapan raperda RTRW yang ditandatangani 15 September lalu itu, merupakan hasil pemufakatan antara pimpinan DPRD dan Bupati Konsel, Surunuddin Dangga.

“Persetujuan raperda RTRW ini kesannya dipaksakan oleh ketua DPRD dan Bupati Konsel Surunuddin Dangga. Mestinya RTRW ini masih ada proses yang harus dibahas yakni terkait batang tubuh RTRW tentang zonasi dan uji publik, baru dilakukan sidang paripurna pemandangan fraksi di DPRD untuk menerima atau menolak RTRW tersebut,” ujar Ramlan kepada media ini, Selasa (06/10/2020).

Menurutnya, belum dituntaskannya pembahasan raperda tersebut, maka surat persetujuan penetapan yang telah ditandatangani pimpinan DPRD dan bupati adalah cacat hukum dan harus ditarik kembali.

“Kami pada dasarnya akan menolak persetujuan raperda RTRW oleh Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo dan Bupati Surunuddin Dangga, jika tidak dilakukan pembahasan batang tubuh tentang zonasi dan uji publik,” katanya.

Baca Juga :  DPD LAT Sarankan Pengangkatan Pejabat Diutamakan yang Menetap di Konsel

Begitu juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Konsel, Hj Hasmawati SE. Katanya, persetujuan pimpinan DPRD dan Bupati konsel tersebut bukan persetujuan DPRD melalui sidang paripurna.

“Persetujuan itu adalah improsedural, karena hingga saat ini pembahasan RTRW Konsel masih akan dibahas soal zonasi dan uji publik untuk selanjutnya dilakukan sidang paripurna DPRD dengan agenda pemandangan Fraksi atas kinerja Bapemperda DPRD. Kalau itu dipaksakan maka dinilai cacat hukum dan harus dicabut,” katanya.

Sebelumnya, anggota Fraksi PDIP Herman Pambahako dengan tegas menolak surat persetujuan penetapan raperda tentang RTRW itu. Bahkan karena penolakannya itu, ia nyaris terlibat adu jotos dengan Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo.

“Sepanjang pembahasan RTRW tidak dilakukan dengan membahas revisi RTRW tentang zonasi dan uji publik maka di stu pula akan kami tolak dari fraksi PDIP. Sepanjang itu prosedural dan tidak cacat hukum akan kami setujui,” katanya menambahkan.

AKBAR/NURSADAH