BeritaRakyat.id, Konawe Selatan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan kajian antar daerah (KAD). Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
KAD yang digelar mulai 18-21 Agustus lalu itu, Anggota DPRD Konsel mengunjungi tiga kabupaten. Satu kabupaten di antaranya dalam Sultra yakni Konawe Utara (Konut). Sedangkan dua lainnya yakni Morowali Sulawesi Tengah dan Luwu Timur Sulawesi Selatan.
Kunjungan awal dilakukan di Konut. Di daerah ini, DPRD Konsel mengkaji penerapan peraturan daerah tentang pajak retribusi bongkar muat. Setelah KAD di Konut, Anggota DPRD Konsel melanjutkan perjalanan menuju Morowali.
Setelah tiba di Morowali, rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo, langsung diterima jajaran pemerintah kabupaten dan DPRD setempat.
Saat di Morowali, Irham blak-blakan membeberkan jika PAD Konsel tidak signifikan dengan potensi tersebut, sehingga pihaknya memilih Morowali sebagai daerah kunjungan kajian berkaitan dengan penerapan pajak retribusi di bidang Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dan retribusi lainnya yang dapat mendorong PAD.
“Jujur saja kami masih kesulitan mencari pendapatan karena Konsel ini dekat dengan kota provinsi, banyak pegawai yang tinggal di Kendari sehingga perputaran uang banyakan di Kendari. Ini salah satu soal kami, olehnya kami berharap bapak ibu bisa memberikan kami referensi terkait retribusi, atau kiat-kiat yang bisa menghasilkan pendapatan daerah,” ujar Irham.
Menanggapi hal itu, Ketua Bapemperda Morowali Saharudin mengatakan, terkait IMTA, Pemerintah Morowali telah membuat perda sejak 2014 dan diperbaharui di 2020.
“Jadi kita baru tahu sudah sampai 80-10 ribu yang bekerja tenaga asing, sehingga kami membentuk pansus yang bertugas melakukan penagihan terhadap pajak penghasil tenaga kerja asing di 2018 sampai sekarang, tapi kami tidak hanya fokus di orang asing, tapi pada retribusi lain juga,” bebernya.
Dikuatkan Kepala Dinas Pendapatan Morowali, Harsono Lamusa, bahwa dalam melakukan upaya peningkatan PAD, pemda dan DPRD harus bersinergi bagus. Banyak sektor yang dapat dijadikan sumber PAD.
Di Morowali sendiri, lanjut dia, pemerintah telah memungut pajak penghasilan tenaga kerja asing senilai Rp14 juta per orang.
Tahun pertama memungut pajak penghasilan TKA, pihaknya menarget Rp10 milliar, tapi tembus Rp26 milliar, tahun berikutnya menarget Rp70 milliar dan realisasi Rp76 milliar.
“Sekarang ini PAD Morowali secara keseluruhan sektor sudah sampai Rp400 milliar per tahun. Morowali kebanjiran investor, sampai kami kebingungan mau cari di mana tempat, jadi semua soal teknis dan sinergi DPRD dan pemda. DPRD melindungi melalui payung hukum lalu mengawasi, pemda mengeksekusi itu,” katanya.
PAD khusus IMTA, lanjut dia, penggunaan dananya diperuntukkan membina warga Morowali non skil menjadi berskil. Tidak punya usaha menjadi punya usaha.
“Jadi uangnya kita kembalikan untuk masyarakat, memang kalau tahap pertama kerja TKA, pajaknya kementerian yang ambil, nanti kedua baru daerah. Saya sarankan kalau teman-teman DPRD Konsel tertarik dan serius, silahkan datang lagi kesini bawa dinas dinas terkait, supaya secara tekhnis bisa kita rumuskan pulang langsung diterapkan,” tukasnya.
Sementara KAD di Luwu Timur, rombongan Anggota DPRD Konsel yang dipimpin wakil ketua Hj Hasnawati melakukan kajian terkait penguatan dan pengembangan modal kelembagaan kelompok usaha ikan pangkilang.
Kepala Dinas Sosial Luwu Timur Drs Sukarti menjelaskan, kelompok usaha ikan pangkilang murni menggunakan modal sendiri secara berkelompok. Adapun dalam bentuk penguatan pemerintah kabupaten setempat hanya memberikan legalitas keberadaan kelompok usaha ikan pangkilang tersebut.
“Pengembangan ikan pangkilang masyarakat Towuti memperdayakan ibu-ibu rumah tangga, untuk mengolah ikan pangkilang dari bahan olahan rumah menjadi bahan produksi yang diperjualbelikan dan masuk pasar serta supermarket,” jelasnya.
Tak hanya itu, penjelasan juga disampaikan Kepala Dinas Pertanian Luwu Timur Amirula mengungkapkan, lada merupakan primadona unggulan yang dapat menopang perekonomian masyarakat Luwu Timur.
“Dan dengan program prioritas bidang pertanian dan peternakan yaitu dengan mengoptimalkan peran BUMD dengan penyerapan hasil bumi, peningkatan produksi melalui penambahan indeks pertanaman, pengembangan sentra tanaman pangan dan holtikultura, menjamin kesediaan pupuk, industriliasi hasil pertanian, memfasilitasi pemenuhan asuransi tani, memfasilitasi sarana dan peningkatan kapasitas sumber daya penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha sektor pertanian,” tutupnya.
AKBAR
