BeritaRakyat.id, Muna – Seluruh pemerintah desa di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara (Sultra) diminta untuk mengaktifkan santgas penanganan pencegahan Covid-19.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Muna Rustam mengatakan, dirinya bakal turun memastikan langsung kesiapan satgas Covid-19 di setiap desa itu.
“Kemarin saya sudah jalan di seluruh desa-desa yang ada di Kecamatan Lasalepa. Tapi Alhamdulillah, di Kecamatan Lasalepa ini jalan bagus dia punya prokes termasuk kerja sama mereka dengan babinsa dan babinkamtimnas dia jalan,” ucap Rustam, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (20/08/2021).
Untuk itu, ia berharap seluruh desa yang ada Kabupaten Muna bergerak serentak mengikuti desa yang ada di Kecamatan Lasalepa untuk aktif melakukan sosialisasi pencehan Covid-19 .
Pencegahan penanganan Covid-19 di tiap desa itu sendiri, tegasnya, wajib dilaksanakan pemerintah desa mulai pendirian posko hinga mengaktifkan kerja-kerja para relawan santgas di lapangan.
“Yang pasti seluruh desa saya wajibkan minimal menggunakan balai Desa, tapi saya tidak mau mereka bikin posko hanya sekedar simbol, atau sekedar untuk dilihat saja tapi efektivitas kerja di situ tidak jalan. Yang saya mau penanganya betul, misalnya benarkah di tempat-tempat umum ada cairan, ada galon, kemudian benarkah kalau masyarakat berkerumun mengunakan masker atau dibagikan masker,benarkan masyarakat pada saat ada kegiatan mereka mengatur jarak, betulkah masyarakat antusias terhadap kegiatan vaksin yang saya mau itu,” tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah desa untuk selalu berkoordinasi bersama babinsa dan babinkamtimnas untuk jalan bersama melakukan sosialisasi kepada masyarakat tantangan pencegahan virus asal Cina itu.
“Jadi relawan itu harus bertindak, ketika ada masyarakat yang tidak peduli dan tidak paham, pertama harus di berikan pemahaman, kalau mereka tidak mau paham di situ juga kan ada babinsa dan babinkamtimnas yang bisa melakukan tindakan,” katanya.
Terkait anggaran pencegahan Covid-19, kata dia, telah diporsikan sebanyak delapan persen dari dana desa (DD). Ia pun meminta para kelapa desa tidak main-main dalam mengunakan anggaran tersebut.
“Kita akan periksa pengunaan dananya jangan sampai mereka mengatakan ada posko ternyata poskonya ndak ada, jangan sampe ada relawan ternyata relawan tidak jalan. Nanti kita periksa yang begitu-begitu, tugas teman-teman di DPMD termasuk di keuangan harus memastikan itu jangan sampe ada pertanggungjawaban yang fiktif,” tutupnya.
Reporter: Odek
Editor: Nursadah
