DPP LAT Dukung Pelaksaan PPKM Mikro 

95
Foto bersama pengurus DPP LAT Sulawesi Tenggara. (FOTO: IST)

BeritaRakyat.id, Kendari – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kota Kendari.

“Atas nama Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Adat Tolaki Sulawesi Tenggara mendukung pelaksanaan PPKM mikro di Kota Kendari yang ditetapkan oleh pemerintah,”ucap ketua DPP LAT Sultra Masyhur Masie Abunawas di Kantor DPP LAT, Jumat (09/07/2021).

Mantan Wali Kota Kendari ini mengajak semua pihak, untuk mematuhi larangan pemerintah serta selalu menaati protokol kesehatan guna menghindari penyebaran Covid-19.

“Mari kita taati protokol kesehatan dengan selalu menjaga kesehatan dan melaksanakan Vaksin untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,” pintanya.

Berikut sebelas poin yang harus ditaati selama PPKM Mikro:

1. Kegiatan tempat kerja/ perkantoran bekerja dari rumah (WFH) sebanyak 75 persen dan bekerja dari kantor (WFO) hanya 25 persen.

2. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring (online).

3. Sektor esensial (kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan TI, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri objek vital nasional/ tertentu, dan kebutuhan pokok masyarakat) bisa tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional dan protokol kesehatan.

Baca Juga :  Sowan di LDDI Konda Relawan ASR Konsel Perkenalkan Andi Sumangurekka

4. Kegiatan restoran untuk makan di tempat (dine in) dibatasi hanya 25 persen dan maksimal sampai pukul 17.00 WIB. Sementara untuk take away dan pesan antar dibatasi sampai pukul 20.00 WIB.

5. Pusat perbelanjaan mall tetap boleh buka sampai maksimal pukul 17.00 WIB dengan kapasitas 25 persen.

6. Proyek konstruksi bisa beroperasi sampai 100 persen.

7. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah sementara ditiadakan.

8. Semua fasilitas publik ditutup sementara waktu.

9. Seluruh kegiatan seni dan budaya ditutup sementara waktu.

10. Seluruh kegiatan seminar dan rapat ditutup sementara waktu.

11. Kegiatan transportasi umum akan diatur oleh pemerintah daerah untuk kapasitas dan protokol kesehatan.

Penulis: Odek
Editor  : Nursadah