DPP LAT Minta SK Dewan Kebudayaan Sultra Dicabut

3904
Ketua DPP LAT Sultra H Mashur Masie Abunawas (Kedua dari kirk) foto bersama pengurus usai menggelar konferensi perd di Kantor DPP LAT. (FOTO: ODEK)

BeritaRakyat.id, Kendari – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Adat Tolaki (LAT) menolak pengukuhan dan pelantikan Dewan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang digelar pada salah satu hotel di Kota Kendari, Senin (05/07/2021).

Ketua DPP LAT Sultra Mashur Masie Abunawas (MMA) mengatakan, pihaknya secara tegas menolak hasil keputusan pembetukan struktur kepengurusan tersebut.

“Jadi berbicara acara mengenai pelantikan kemarin pengukuhan dari Dewan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara pada prinsipnya kami menolak,” ucap MMA, usai mengelar rapat pengurus di Kantor DPP LAT, Selasa (06/07/2021).

Menurutnya, jabatan struktur kepengurusan Dewan Kebudayaan Sultra itu, tidak melibatkan empat unsur suku asli yang mendiami Sultra.

“Kita di sini kan ada empat suku, Buton, Tolaki, Muna, dan Moronene. Ada pun kalau ada yang lain itu pelengkap,” jelasnya.

Baca Juga :  Pengamanan Obvitnas, Satu Tahun 100 Anggota Satgas Yonif 725 Siaga di Morosi

Selain itu, lanjut Mantan Wali Kota Kendari ini, penyusunan kepengurusan juga tidak dikonsultasikan kepada pihak empat etnis asli yang mendiami Sultra tersebut, termasuk DPP LAT.

“Jadi kami menolak,” tegasnya.

Untuk itu, ia meminta agar Pemerintah Provinsi Sultra membatalkan surat keputusan (SK) nomor 387 tahun 2021 tentang pembentukan dan pengangkatan Dewan Kebudayaan Provinsi Sultra masa bakti 2021-2026 itu.

“DPP LAT bersedia memberikan masukan penyusunan komposisi pengurus
dewan kebudayaan bersama Suku Buton, Suka Muna, dan Moronene sebagai suku asli yang mendiami Sulawesi Tenggara,” tutupnya.

ODEK/NURSADAH