BeritaRakyat.id, Kendari – Dana refocusing penanganan dan penanggulangan virus corona (Covid-19) di Kota Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) adalah senilai Rp 51 miliar. Penggunaannya kemudian dipertanyakan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Dana tersebut sebelumnya dipertanyakan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Gugus Tugas Covid DPRD Kota Kendari, Andi Sulolipu. Kini, Ketua Komisi II ini, meminta data penggunaan dana wabah mematikan itu.
“Pemkot Kendari wajib menyerahkan data penggunaan dana musibah non alam itu,” tegasnya, Selasa (29/09/2020).
Perlu diketahui, katanya, ada beberapa petugas kesehatan dan petugas perbatasan penanganan dan pencegahan covid mengeluh akibat honornya belum dibayarkan.
“Itu yang saya pertanyakan. Alangkah bagusnya kita tidak usah berpolemik, serahkan saja datanya. Simpel kan,” paparnya.
Andi Sulolipu menjelaskan, pemerintah pusat sudah memberikan imbaun siapa pun yang “bermain-main” dengan dana covid, hukumannya sangat berat.
“Karena dana ini diperuntukkan untuk menangani wabah penyakit dan di Kota Kendari lagi memerangi virus mematikan itu,” urainya.
Transparansi pengelolaan anggaran, masih kata Andi Sulolipu, sangat penting karena dengan keterbukaan tersebut masyarakat tidak berpikiran aneh-aneh. Seharusnya, penggunaan semua dana di Pemerintah Kota Kendari wajib diketahui seluruh masyarakat, sepanjang penggunaannya untuk publik.
“Apalagi dana covid itu menyangkut kemaslahatan umat untuk menuntaskan penyakit covid, sehingga harus terbuka penggunaannya. Jangan sampai dana covid di dinas kesehatan tumpang tindih dengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD),” jelasnya.
Ditambahkan, dirinya mempertanyakan data penggunaan covid itu, karena ia menjalankan fungsi pengawasan penggunaan anggaran sebagai anggota DPRD Kendari.
ODEK/NURSADAH
