DPRD Sultra Bakal Tanyakan Kesejahteraan Buruh ke PT VDNI

21
Ketua Komisi IV DPRD Sultra La Ode Prebi Rivai

BeritaRakyat.id, Kendari – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Frebi Rifai menilai, aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah karyawan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe adalah untuk menuntut kesejahteraan dengan meminta kenaikan upah. Itu artinya, perusahaan tambang nikel ini bisa jadi tidak memperhatikan kesejahteraan buruhnya.

“Sebagai perusahaan besar yang ada di Sultra PT VDNI sudah sepantasnya memberikan kesejahteraan pekerja dengan memperhatikan gaji karyawannya yang layak, apalagi dengan volume kerja yang tinggi,” kata La Ode Frebi Rifai saat ditemui di Kantor DPRD Sultra, beberapa waktu lalu.

Mantan anggota DPRD Kabupaten Muna ini mengatakan, meski PT VDNI telah menerapkan gaji pekerjanya dengan standar upah minimum provinsi (UMP), tapi itu belum masuk kategori layak bagi para pekerja bila dibandingkan dengan kebutuhan sehari-hari.

“Biar sudah terapkan standar UMP belum tentu itu layak, karena untuk bayar rumah kos saja habis 600 sampai Rp700 ribu satu bulan, belum lagi kebutuhan hidup dan mengirimkan kepada keluarga di kampung. Buruh yang kerja di perusahaan besar seperti di PT VDNI itu sama kerja di luar provinsi,” jelasnya.

Politisi PDIP ini mengatakan, UMP hanya mengatur soal angka minimal gaji. Olehnya, perusahaan harus menaikkan gaji karyawan yang telah memenuhi syarat kerja.

Baca Juga :  Kapolri Minta Bupati Konawe Jaga Keamanan PT VDNI dan OSS

“Makanya sejahterakan dan naikkan gajinya karyawan. Jangan sedikit-sedikit VDNI ancam mau angkat kaki. Banyak kok investor yang mau tanam saham,” jelasnya.

Ia pun menilai, sejak awal berinvestasi di Sultra, perusahaan asal Tiongkok tersebut memang tidak pernah menunjukkan transparansinya, sehingga selalu menimbulkan konflik di kawasan mega idustrinya.

Aksi demonstrasi buruh di yang berujung ricuh baru-baru ini juga, lanjutnya, menunjukkan ada yang salah di dalam managemen perusahaan tersebut.

“Kalau kita lihat, sejak awal perusahaan ini tidak pernah transparan dan kalau transparan saya yakin tidak ada demo dari buruh. Dengan adanya aksi kemarin, berarti memang ada yang salah dalam perusahaan,” ungkapnya.

Untuk itu, tegasnya, Komisi IV DPRD Sultra bakal melakukan pemanggilan terhadap pihak PT VDNI untuk mempertanyakan kesejahteraan buruh yang bekerja di perusahaan tersebut.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa buruh perusahaan PT VDNI berujung anarkis pada Senin 14 Desember 2020. Dalam aksi tersebut, massa berhasil masuk dalam perusahaan setelah terlibat bentrok dengan petugas keamanan. Sejumlah kedaraan dan alat berat milik perusahaan kemudian dibakar pengunjuk rasa tersebut.

ODEK/NURSADAH