Formasi Sultra Minta Polda dan DPRD Tindak PT Pelindo Kendari

253
Aktifitas bongkar muat di pelabuhan. (FOTO : INT)

BeritaRakyat.id,.Kendari – Dugaan Monopoli yang dilakukan oleh pihak PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV dan PT Intan Sejahtera Utama atas kepelabunan di Bungkutoko, Kendari. Membuat Forum Pemerhati Investasi (Formasi) Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta agar Polda dan DPRD Sultra menindak tegas.

Kordinator Formasi Sultra Risman Ariawan mengatakan, dua perusahaan kepelabuhanan ini diduga telah melakukan monopoli, dimana dalam kegiatan tersebut mewajibkan penguna jasa dermaga untuk sandar dan harus mengunkan Crane Gentry, Resteker dan juga Forclip yang di sediakan oleh PT. Pelindo melalui PT. Intan Sejahtera Utama.

“Jadi Pelindo ini, mengambil alih proses bongkar muat, secara keseluruhan proses bongkar muat harus mengunakan alatnya Pelindo,”ujar Risman Ariawan kepada awak media saat ditemui di Kendari, Jum’at 28/8/2020.

Dikatakan, dugaan monopoli yang dilakukan tersebut sangat bertentangan dengan kententuan Undang-Undang (UU) nomor 5 tahun 1999 serta UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, dan juga Peraturan Presiden nomor.111 tanun 2007.

“Ini melangar ketentuan aturan Undang-undang yang ditetapkan,”katanya

Menurut Ary (Sapaan Akrab Risman Aryawan) lahirnya UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, telah memisahkan fungsi regulator dan operator dalam industri pelabuhan. Dengan lahirnya UU ini, akan menyebabkan PT. Pelabuhan Indonesia hanya berwenang sebagai operator dan berubah status menjadi pelaku usaha biasa.

Baca Juga :  Satlantas Polres Konsel Berikan Layanan SIM Keliling

Dugaan monopoli yang di lakukan oleh PT. Pelindo ini sangat merugikan palaku usaha dan juga masyarakat Sultra seperti, PT. Tanto, PT.Samas, PT. Meratus, PT. Sril dan pelaku usaha lainya yang membidangi bongkar muat.

“Secara tidak langsung ini merugikan perusahaan, merugikan masyarakat karena akbibat monopili seperti ini mengakibatkan harga barang itu naik kemasyarakat,”terangnya.

Atas dugaan itu Koordinator Formasi itu meminta kepada Polda Sultra untuk segera melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap penbayaran alat Crane dan proses bongkar muat yang di lakukan PT. Pelindo IV Kendari.

“Kami juga meminta DPRD Kota Kendari untuk mengeluarkan rekomendasi dan melakukan sidak, meneruskan kepada Komisi V DPR RI, Kementria Perhubungan dan juga KPK RI agar melakukan evaluasi dan penyelidikan,”tandasnya.

ODEK / HERMAN