Gunakan Jalan Umum di Konsel Tanpa Izin, Aktivitas PT Baula  Ilegal

420
Mobil truck yang diduga milik PT Baula Petra Buana yang melintas di jalan umum di Desa Wundumbolo yang diprotes warga. (FOTO: AKBAR)

BeritaRakyat.id, Konawe Selatan – Jalanan umum di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara digunakan PT Baula Petra Buana tanpa izin pemerintah. Parahnya, aktivitas perusahaan tambang nikel ini membuat masyarakat setempat merasa terganggu.

Penggunaan jalan umum oleh PT Baula tanpa mengantongi izin pemerintah setempat itu, dibenarkan Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubunhan (Dishub) Konsel Saifudin Suhri SSos. Olehnya, setelah mendapat laporan dari warga terkait aktivitas perusahaan ini, pihaknya akan melakukan tinjauan lapangan.

“Kami sudah mendapat laporan bahwa PT Baula dalam aktivitas pertambangannya di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea dari masyarakat setempat. Selain itu juga telah kami lihat dan baca di media adanya jalan pemerintah yang digunaka pihak swasta. Itu kami pastikan tidak ada izin dari Dinas Perhubungan Konsel dan akan segera kami tinjau lapangan,” ujar Saifudin kepada media ini, Sabtu (31/10/2020).

Menurutnya, perusahaan tambang yang melintasi atau menggunakan jalanan umum di Konsel harus ada izin. Namun, pihak PT Baula sendiri hingga saat ini tidak ada permohonan izin atau izin yang dikeluarkan untuk kepentingan perusahaan tersebut.

Ia pun menegaskan, aktivitas PT Baula dengan menggunakan jalan umum tanpa izin itu adalah ilegal.

Baca Juga :  Usai  Kolut, Himas Sultra Lanjut Bentuk DPC  Kolaka dan Bombana

“Aturannya, setiap perusahaan tambang yang akan melakukan aktivitas pemuatan ore nikel, harus ada jalan khusus atau hauling, bukan jalan umum. Kalau pun ada yang akan  menggunakan jalan umum itu di wajibkan mengurus izin perlintasan jalan. Selain itu harus siap bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang dilewati dan banyak kriteria lain yang wajib diselesaikan dan di setujui oleh perusahaan tersebut. Salah satunya uang debu terhadap masyarakat yg terkena dampak atas kendaraan perusahaan,” jelasnya.

Saifudin yang akrab disapa Boby ini menambahkan, jika ada pengakuan bahwa perusahaan tersebut mengantongi izin, maka dipastikan itu bukan dari Dishub Konsel. Makanya, saat peninjauan lapangan nanti, pihaknya juga akan mengecek bila ada izin penggunaan jalan umum yang dikantongi pihak PT Baula dari pihak lain.

“Kalau benar, jalan umum atau jalan yang dibangun oleh pemerintah melalui APBD, maka jalan itu akan ditutup untuk perusahaan dan digunakan untuk mobilitas masyarakat Konawe Selatan,” pungkasnya.

AKBAR/NURSADAH