Gunakan Jalan Usaha Tani, PT BGM Resahkan Warga Desa Bandaeha Konut

251
Dr Mandala Bakti saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah awak media di DPRD Sultra (FOTO: RANDI)

BeritaRakyat.id, Kendari – Sejumlah wilayah di Sulawesi Tenggara (Sultra) telah disesaki  perusahaan tambang. Parahnya, sejumlah jalan usaha tani di Bumi Anoa ini digunakan untuk memobilisasi hasil tambang.

Seperti yang terjadi di Desa Bandaeha Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara (Konut) Sultra, salah satu perusahaan yakni  PT Barita Gracia Minerindo (BGM) kini menggunakan jalan usaha tani untuk mengangkut tambang batu.

Hal ini kemudian meresahkan masyarakat setempat, sebab penggunaan jalan usaha tani yang tidak sesuai peruntukannya itu telah melanggar ketentuan yang berlaku.

Seperti disampaikan Dr  Mandala Bakti srlaku akademisi bahwa jalan usaha tani desa  adalah aset atau kekayaan desa yang pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang  (UU) tentang desa nomor 6 tahun 2014 dan  lebih lanjut jalan khusus (termasuk jalan pertanian), disebutkan dalam UU nomor 38 tahun 2004 tentang adanya jalan yang pembangunan dan pembinaannya dilakukan oleh kementerian terkait serta rujukan peraturan perundangan lainnya tentang desa.

“Jalan usaha tani atau jalan pertanian merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan rakyat) untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan, atau pasar, bukan diperuntukkan sebagai jalan yang memobilisasi hasil tambang,” ujarnya kepada media ini, Kamis (20/01/2021)

Staf ahli Fraksi DPRD Sultra ini mengaku, sanksi pidana bagi pelaku yang merusak menghilangkan fasilitas umum termasuk jalan usaha tani berdasarkan ketentuan Pasal 406 KUHP (1) mengatur bahwa ‘Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara’.

“Pembukaan jalan usaha tani termasuk deker/jembatan di Desa Bandaeha sebelumnya dibuat atau dibangun dengan menggunakan APBD dan APBN, di mana tahap pertama menggunakan anggaran melalui program pemberdayaan kecamatan, tahap kedua melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Utara dan terakhir pada dua tahun lalu menggunakan anggaran dana desa. Sebagian jalan usaha tani tersebut telah beralih fungsi keseluruhan kurang lebih 500 meter, serta telah dugusur dan dimanfaatkan oleh PT Barita Gracia Minerindo (BGM),” ungkapnya.

Baca Juga :  Tanpa SOP Polisi Hendak Geledah Sekretariat PMT Sultra

Mandala menguraikan, hal mendasar yang kemudian membuat masyarakat setempat resah, kehadiran PT BGM ini adalah ancaman hidrogeologi yang mengakibatkan kerusakan dan kekeringan mata air yang selama ini menyuplai kebutuhan warga desa. Sebab, melihat kondisi serta jarak mata air dengan pusat pembangunan industri hanya berjarak kurang lebih 20 meter.

“Kita semua berkepentingan secara langsung terhadap keberadaan sumber daya mata air di Bumi Bandaeha. Air adalah kunci kehidupan, air tidak tergantikan oleh zat lain, air adalah bagian tak terpisahkan dari makhluk hidup. Setetes air akan memberikan kebaikan kepada alam beserta segala isinya.
Pada sisi yang lain juga menjadi vital atau urgen untuk dilakukan penolakan pertambangan tersebut karena lokasi pembangunan industri atau penambangan tepat berada di tengan kawasan perkebunan warga, yang hampir keseluruhan warga masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian atau perkembunannya di wilayah itu,” urainya.

Bukan hanya itu, lanjutnya, hadirnya PT BGM maka masyarakat sebagian yg telah pembebasan lahan dipastikan tidak memiliki lagi lapangan pekerjaan pada bidang pertanian atau perkebunan. Dengan demikian, masyarakat akan mengalami sejumlah dampak buruk baik dari segi ekonomi maupun lingkungan dan kesehatan.

“Pengejawantahan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  pada Bab XV, yaitu mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Pasal 97 UUPPLH menyatakan  bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pidana UUPPLH, merupakan kejahatan (rechtdelicten),” pungkasnya.

RANDI/NURSADAH