Ini Respon AHY Terhadap Persyataan KSK Moeldoko

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhouono saat memberikan keterangan pers. (FOTO : IST)

BeritaRakyat.id, Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersama seluruh jajarannya menggelar konfrensi pers terkait pernyataan Kepala Staf Presiden ( KSP) Moeldoko. Bahkan dalam konfrensi pers tersebut AHY menguak kebenaran, sekaligus melawan kebohongan dan tuduhan keji KSP Moeldoko dan kubunya terhadap Partai Demokrat.

Namun sebelumnya AHY menyampaikan perkembangan situasi di tubuh Partai Demokrat kepada seluruh kader, simpatisan, dan juga masyarakat Indonesia, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas masih solid dan melaksanakan seluruh kegiatan kegiatan partai.

“Alhamdulillah Partai Demokrat solid dibawah kepemimpinan AHY. Pasca laporan kami kepada Kementerian Hukum
dan HAM (Kemenkumham) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 8 Maret 2021 yang lalu; segenap jajaran pimpinan dan pengurus DPP, DPD, DPC, DPAC, sampai hingga tingkat Ranting;
serta seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat; semakin kompak,”ungkap AHY melalui release pers yang diterima media ini, Selasa (30/03’2021).

Menurut AHY, seluruh kader juga semakin kompak, semakin berani, dan semakin siap melawan siapapun yang mengancam, dan ingin merebut apa yang dimiliki Demokrat. Karena bagi kami, perjuangan ini suci;
demi menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menyelamatkan demokrasi di negeri ini.

“Begitu juga seluruh anggota legislatif dari Fraksi Partai Demokrat, baik di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten Kota. Tentu saja, kecuali saudara Jhoni Allen Marbun, salah satu dalang utama GPK-PD, yang telah diberhentikan dari partai dengan
tidak hormat, dan tengah diproses Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPR RI. Mereka semua solid dan setia bersama Partai Demokrat dibawah kepemimpinan Ketua Umum yang sah,
Agus Harimurti Yudhoyono,”terangnya.

Putra sulung Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono ini mengaku, saat ini, Partai Demokrat tengah menunggu sikap dan putusan pihak pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham, untuk merespons
apa yang dinamakan Kongres Luar Biasa (KLB), yang ilegal dan inkonstitusional itu.
Partai Demokrat menaruh harapan, dan memegang janji pemerintah serta jajaran penegak hukum, untuk menegakkan hukum sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.

“Saat ini Demokrat merespons manuver politik yang dilakukan oleh kubu
KSP Moeldoko terkait konferensi pers di Hambalang, dan pernyataan KSP Moeldoko di akun media sosialnya, saya perlu memberikan penjelasan sebagai berikut.
Pertama, ada upaya dari kubu KSP Moeldoko untuk mendegradasi Partai Demokrat dengan mengangkat isu Hambalang, setelah kubu KSP Moeldoko tidak mampu menunjukkan legalitas penyelenggaraan KLB, yang nyata-nyata adalah perbuatan melawan hukum,”akunya.

Mantan Calon Gubernur DKI Jakarta ini juga menambahkan bahwa adanya upaya KSP Moeldoko untuk mendiskreditkan Partai
Demokrat dengan isu pertentangan ideologi menuju Pemilu 2024.

“Kami semua bertanya. Pertentangan ideologi seperti apa yang KSP Moeldoko maksudkan? KSP Moeldoko harus menjawab pertanyaan mendasar ini, agar tidak menyulut kemarahan kader dan simpatisan
Partai Demokrat yang semakin besar.
Kami berkesimpulan, upaya-upaya KSP Moeldoko dan kubunya untuk membangun citra buruk Partai Demokrat, dengan berbagai cara ini, bertujuan agar KSP Moeldoko mendapatkan pembenaran untuk
tampil sebagai penyelamat,”tambahnya.

Suami dari Anisa Pohan ini juga mengingatkan bahwa yang menjadi perhatian masyarakat luas saat ini adalah gerakan KLB yang melawan hukum itu sendiri, yang justru tidak bisa dijelaskan, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para pelaku GPK-PD.

“Menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan Partai Demokrat di masa lalu, termasuk kasus-kasus hukum yang mengait kepada sejumlah kader Partai Demokrat waktu itu, telah dilakukan penegakan hukum secara kredibel; dan sebagai konsekuensinya, ada sejumlah oknum mantan kader yang telah mendapatkan sanksi hukum. Dalam proses itu, perlu kami jelaskan, meskipun kepala pemerintahan saat itu berasal dari Partai Demokrat, dan Partai Demokrat juga
berada dalam pemerintahan, proses penegakan hukum tersebut dihormati dan tidak ada intervensi yang dilakukan,”katanya.

Purnawiran TNI AD ini juga sebelumnya menyampaikan duka dan prihatian atas aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar kemarin siang.

“Kita sangat menyesalkan kejahatan terorisme kembali terjadi di tanah air. Kami mendukung langkah kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Kami juga mendoakan semoga masyarakat yang menjadi korban, segera diberikan kesembuhan dan kekuatan oleh Tuhan
Yang Maha Besar,”pungkasnya.

USAN

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *