JaDI Sarankan KPU Koltim Dilaporkan ke DKPP

263
Ketua JaDI Koltim Adly Yusuf Saepi (FOTO: IST)

BeritaRakyat.id, Kolaka Timur – Pasangan Calon Bupati  dan Wakil Bupati Kolaka Timur (Koltim) Sulawesi Tenggara,  Tony Herbiansah-Baharuddin dan Samsul Bahri Madjid-Andi Merya Nur, kini tengah melaksanakan tahapan kampanye. Namun, penetapan kedua pasangan ini sebagai calon kepala daerah masih menyisakan masalah.

Permasalahan tersebut diduga muncul akibat kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Koltim yang tidak teliti saat memeriksa kelengkapan administrasi calon kepala daerah. Hal ini dibuktikan dengan salah satu dokumen pencalonan Tony Herbiansah yaitu Formulir Model B.1-KWK Parpol atau keputusan dukungan pimpinan partai politik tingkat pusat, berbeda dengan identitas kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) yang bersangkutan.

Temuan  dokumen bermasalah dalam pencalonan Tony Herbiansah itu pun telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Koltim  oleh tim pasangan Samsul Bahri Madjid-Andi Merya Nur Samsul Bahri. Namun, laporan itu tidak ditindaklanjuti karena dianggap tidak memenuhi syarat materil.

Menanggapi polemik itu, pemantau Pilkada dari Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Koltim melalui Ketua Presidium Adly Yusuf Saepi SH MH mengatakan, tidak akan ada masalah yang terjadi dalam proses pendaftaran sampai pada penetapan pasangan, jika Komisioner KPU Koltim bekerja secara profesional dan teliti dalam menjalankan tugasnya.

Adly menganggap, para Komisioner KPU Koltim tidak menguasai regulasi pemilihan yang ada dengan baik dan tuntas, khususnya tentang pencalonan dan pelaksanaan teknisnya. Padahal, harusnya KPU selaku penyelenggara Pilkada lebih sempurna dalam memahami dan mengusai regulasinya daripada peserta pemilihan atau masyarakat.

“Polemik penetapan paslon nomor urut 1 (Tony Herbiansah-Baharuddin) adalah merupakan kelalaian, tidak cermat dan tidak telitinya KPU Koltim dalam melakukan verifikasi syarat calon pada saat pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon) tanggal 4-6 September 2020 lalu. Dengan tidak profesionalnya KPU dapat saja merugikan hak politik dari bakal pasangan calon untuk berkontestasi dalam Pilkada 9 Desember 2020,” kata Adly, Rabu (07/10/2020).

Baca Juga :  Terpilih Pimpin Tidar, Avianto Siap Menangkan Gerindra di Sultra

Mantan komisioner KPU Koltim ini menjelaskan, dalam proses pendaftaran bapaslon 4-6 September 2020 lalu, tugas KPU adalah menerima dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon, dengan meneliti pemenuhan kelengkapan dan keabsahan persyaratan pencalonan dari masing-masing bapaslon yang mendaftarkan diri di KPU. Salah satu indikator keabsahan dokumen pencalonan  yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik sesuai keputusan KPU Nomor 394 tahun 2020, adalah seluruh dokumen pencalonan harus sesuai dengan identitas E-KTP.

Ketika dokumen pencalonan dari bakal pasangan calon ada yang tidak lengkap atau tidak sah dalam verifikasi syarat calon, lanjutnya, KPU harus mengembalikan berkas tersebut untuk dilengkapi dan dilakukan perbaikan. Ini dilakukan dengan memberikan formulir tanda pengembalian kepada partai politik atau bapaslon sebelum berakhirnya masa pendaftaran.

Adly pun menyarankan kepada pihak-pihak terkait yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan atas kelalaian KPU Koltim itu, agar  melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pusat atas dugaan pelanggaran kode etik.

“Agar KPU Koltim ke depan lebih bertanggungjawab, profesional dan cermat serta teliti dalam menjalankan tahapan-tahapan Pilkada selanjutnya,” tutupnya.

YUSRI/NURSADAH