Kajari Konsel: Stop Sebarkan Informasi Hoax

131
Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Dr Apriliana SH MH (tenga) saat menjadi pembicara dalam kegiatan yang dilaksanakan KPU Konsel

BeritaRakyat.id., Konawe Selatan – Jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), penyebaran informasi hoax maupun kampanye hitam kerap berseliweran. Hal ini kerap dilakukan oknum untuk menjatuhkan kandidat tertentu yang dianggap sebagai lawan.

Namun, tindakan seperti itu dianggap dapat menurunkan kualitas Pilkada dan berpotensi melanggar hukum. Hal ini tentunya bisa merugikan oknum bersangkutan karena dapat terkena sanksi pidana.

Hal ini juga ditegaskan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr Aprilliana Purba SH MH. Ia mengingatkan, agar individu mesti bijak dalam mengikuti irama pesta demokrasi Pilkada serentak yang bakal digelar Desember mendatang.

“Stop menebar informasi hoax atau black campaign yang tujuannya menyerang cakada (calon kepala daerah) di tengah tahapan pilkada, apalagi sampai membagikan di media sosial,” pinta Aprilliana baru-baru ini, saat menjadi narasumber sosialisasi penanganan tindak pidana Pilkada serentak.

Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 saat ini, kata dia, potensi pelanggaran meningkat. Olehnya dibutuhkan pengendalian diri agar tidak terjerumus melakukan tindakan yang hanya akan mengganggu jalannya pesta demokrasi tersebut.

“Kerap terjadi (pelanggaran) jika ada pemilihan pemimpin. Bukan hanya di Indonesia, di luar juga demikian adanya saling menjatuhkan. Untuk itu kita harus kontrol diri dengan bertindak rasional baik pemilih maupun kontestan pemilu,” ujarnya.

Baca Juga :  Alami Kanker Prostat, SBY Bakal Medical Check-Up di Luar Negeri

Landasan hukum untuk menjerat seseorang baik pemilih maupun konstestan dalam tindakan melawan hukum itu sendiri, lanjutnya, di antaranya Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilgub, Pilbup dan Pilwali, PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal pilkada serentak, yang selanjutnya dikuatkan dalam Peraturan bersama Bawaslu, Kepolisian dan Kejagung No 14 Tahun 2020 tentang sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu).

Namun, tutur dia, apabila terjadi tindak pidana Pemilu, tetap mengedepankan sesuai asas Gakkumdu, yakni keadilan, kepastian, pemanfaatan bersama di muka umum dan praduga tidak bersalah.

“Saya mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi seluruh tahapan dengan menjadi pemilih atau peserta kontestan yang baik, taat hukum dan lebih rasional sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” tukasnya.

Dengan tegas, Aprilliana juga menyatakan bahwa dalam bekerja lembaga yang dipimpinnya selalu mengedepankan sifat dan sikap profesional, proporsional, dan akuntabel.

“Selain itu kita terus berikan pemahaman, dan tingkatkan kualitas pengawasan bagi penyelenggara serta memberi masukan kepada partisipasi masyarakat dalam kesiapan menghadapi pilkada serentak tersebut,” tandasnya.

AKBAR/NURSADAH