Kenapa Semua Lari Dari Tanggungjawab Menjaga Kesehatan dan Keselamatan

138
Ketua Presidium JaDI Sultra Hidayatullah SH. (FOTO : IST)

Peraturan KPU ini dibuat untuk mengikat siapa ? dan dibebankan kepada siapa tanggungjawab Penegakkannya ?
Ini berkaiatan Penegakkan disiplin protokol covid-19 sebagaimana diatur Pada PKPU No. 6/2020 dan Perubahan PKPU No. 10/2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 pada Pasal 2 ayat (2) bhw _Pemilihan Serentak Lanjutan selain diselenggarakan dengan prinsip dimaksud pada ayat (1) juga diselenggarakan dengan mengutamakan *prinsip kesehatan dan keselamatan*, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)._

Atas PKPU tersebut maka Bawaslu harus bagaimana mengawasi pelaksanaan *prinsip kesehatan dan keselamatan* agar terhindar penyebaran wabah Covid-19. ?

Tanggung jawab di lempar ke Pemda. Lalu seperti apa harus ditegakkan oleh Pemda ? Apa mereka jalan sendiri atau perlu koordinasi intensif dengan KPU dan Bawaslu setempat ?

Sekarang sudah saling lempar tanggungjawab antara KPU, Bawaslu dan Pemda.

Kalau tangggungjawab diberikan ke Pemda. Maaf publik pesimis karena Bupati ex officio pula Petahana. Kontraproduktif dilapangan dengan contoh deklarasi dan pendfatan Paslon. Mau hukum diri sendiri ? Tak mungkin..!!

Awal-awalnya Pilkada 2020 ditunda dan dilanjutkan kembali sehingga disepakati 9 Des 2020 itu hasil Rapat Bersama DPR, Pemrintah dan KPU sehingga terbit Perppu 2/2020 sekarang di Undangkan No. 6/2020.
Lalu diturunkan secara teknis dlm PKPU diiikuti Perbawaslu ut mengawasi.

Baca Juga :  Peringati Hari Sumpah Pemuda, Koprabuh Tanam Pohon dan Bersihkan Lingkungan di Wolasi

Awal-awalnya semua pihak optimis menuju Pilkada 9 Desember 2020 akan ketat pelaksanaan disiplin Protokol Covid-19 baik itu semangat yang ada sama KPU, Bawaslu dan Pemerintah. Semua optimis. Lalu Deklarasi2 dan Pendaftaran Calon dgn kondisi iringan massa pendukung dan simpatisan itu bagaimana KPU, Bawaslu dan Pemerintah ? Optimisnya sampai dimana sekarang ??

Dengan keadaan sekarang saling lempar tanggungjawab terhadap pelanggaran protokol Covid-19 maka diperlukan evaluasi kembali duduk bersama antara DPR, Pemerintah dan KPU harus ikut serta Bawaslu yang klaim tidak dapat mengawasi pelanggaran protokol Covid-19.

Sekarang anggap saja barang terlanjur sudah dilanggar berjamaah semua. Semua mempertontonkan bahwa *Melanggar Itu Keren*..

Kedepan masih banyak momentum berkumpul pada Pilkada 2020 ini, Kampanye dgn berbagai ragam serta pemungutan suara. Apa dan siapa lembaga mana yang bisa memberi jaminan ??

Kendari, 6 September 2020
Hidayatullah. SH
Ketua Presidium JaDI Sultra