Lagi, Pempov Sultra Pinjam Rp388,8 Miliar ke PT SMI

50
Gubernur Sultra H Ali Mazi SH saat menerima pinjaman dana untuk pembangunan infrastruktur dari Dirut PT PT SMI di Jakarta. (FOTO: IST)

BeritaRakyat.id, Kendari – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali melakukan peminjaman ke PT Sarana Multi infrastruktur (SMI) Persero senilai Rp388,8 miliar. Dana itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur layanan kesehatan masyarakat.

Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra Ridwan Badallah mengatakan, Gubernur Sultra Ali Mazi telah melakukan penandatanganan perjanjian pinjaman daerah dengan Direktur Utama PT SMI  di Kantor PT SMI pada  23 Oktober 2020 lalu di Jakarta.

“Benar, antara Pemprov Sultra dan PT SMI telah menandatangani perjanjian pinjaman daerah yang akan digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur layanan kesehatan masyarakat Sultra,”ucap Ridwan Badallah, Kamis (29/10/2020).

Ia menjelaskan, pinjaman senilai Rp388,8 miliar tersebut merupakan yang  keenam antara Pemprov Sultra dan PT SMI.

“Niat baik ini tentu akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sultra  di tengah pandemi Covid-19. Ini juga telah melalui tahapan proses yang sangat terukur dan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Rencananya, dana pinjaman itu  dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit khusus jantung dan pembuluh darah, serta pendanaan untuk pengadaan alat kesehatan rumah sakit.

Sebelumnya, Pemprov Sultra juga melakukan pinjaman dana ke PT SMI senilai Rp 799,2 miliar untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur ruas jalan Kendari – Toronipa.

Sementara itu, dalam rilisnya Dirut PT SMI Edwin Syahruzad membenarkan telah melakukan penadatanganan perjanjian pinjaman daerah itu bersama Gubernur Sultra Ali Mazi.

Baca Juga :  The Bonte Hotel Resmi Beroperasi, Umar Bonte Sebut Bakal Buka Cabang di Jakarta dan di Daerah

Edwin menjelaskan, sebagai syarat dalam perjanjian pembiayaan antara PT SMI dengan pemerintah daerah harus mengakomodir beberapa ketentuan.

“Yakni transparansi rencana Pengadaan barang dan jasa pemerintah, keterbukaan informasi akan regulasi perencanaan dan atau konstruksi dari kementerian terkait, informasi kualifikasi calon
konsultan kontraktor, serta rencana mitigasi risiko atas dampak sosial dan atau dampak lingkungan dari calon lokasi proyek infrastruktur yang direncanakan,” ungkap Edwin.

Ia juga menjelaskan, sejak Pinjaman Daerah diluncurkan PT SMI tahun 2015, prosesnya mengacu standar analisis sesuai
dengan peraturan pinjaman Daerah dan protokol manajemen risiko.

“Oleh karenanya, dalam pelaksanaan pinjaman daerah ini, prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kehati- hatian merupakan norma standar dalam pelaksanaan analisis permohonan pinjaman  daerah, selain koordinasi bersama dengan kementerian keuangan dan ementerian dalam negeri,” tegas Edwin.

“Pinjaman daerah merupakan bentuk
dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui PT SMI, dengan adanya pinjaman daerah,” imbuhnya.

ODEK/NURSADAH