Laporan SBM Tak Diregister, Bawaslu Koltim Berpotensi Dilapor ke DKPP dan Kepolisian

104
Ketua JaDI Koltim Adly Yusuf Saepi (FOTO: IST)

BeritaRakyat.id, Kolaka Timur – Penetapan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur (Koltim) Sulawesi Tenggara, masih menyisakan polemik. Hal ini masih terkait dengan keputusan badan pengawas pemilu (Bawaslu) setempat, yang tidak meregister laporan pasangan Samsul Bahri-Andi Merya Nur (SBM) menggugat surat keputusan (SK) KPU Nomor 91/PL.02.3-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar paslon.

Keputusan Bawaslu tersebut kemudian diduga keliru oleh Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesi (JaDI) Koltim, Adly Yusuf Saepi SH MH. Sehingga, juga berpotensi digugat oleh pasangan nomor urut 2 itu.

“Pasca Badan Pengawas Pemilu Kolaka Timur mengeluarkan surat pemberitahuan registrasi perkara yang sebelumnya sudah diplenokan tanggal 30 September 2020 dan dituangkan dalam berita acara, maka kepada pihak pemohon permohonan sengketa administrasi pemilihan yang tidak puas atas putusan Bawaslu, ada ruang yang diberikan oleh undang-undang pemilihan untuk melaporkan Bawaslu Kolaka Timur baik di DKPP maupun Kepolisian,” terang Adly, Senin (12/10/2020).

Disebutkan Adly, sesuai informasi yang diterimanya bahwa dalam rapat pleno Bawaslu terjadi perbedaan pendapat antara ketua dan anggota. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan pendapat dan penafsiran yang cukup alot terkait terpenuhi atau tidaknya unsur syarat materil gugatan pasangan SBM itu.

“Dan dalam klarifikasi di Kantor Bawaslu Koltim yang difasilitasi oleh pihak keamanan Polres Kolaka, diketahui Ketua Bawaslu Kolaka Timur Rusniyatinur Rakibe tidak bertanda tangan baik di berita acara hasil pleno tanggal 30 Sepember 2020 maupun surat pemberitahuan registrasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, karena yang bersangkutan berpendapat laporan pemohon paslon nomor urut 2 memenuhi syarat materil, dan dua orang Anggota Bawaslu Koltim Lagolonga dan Abang Saputra Laliasa berpendapat tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1),” ungkapnya.

Lebih lanjut mantan Komisioner KPU Koltim ini menduga, ada kesalahan atau kejanggalan dalam surat yang dikeluarkan Bawaslu Koltim. Di mana, Bawaslu mengeluarkan surat sebanyak dua kali dalam waktu dan hari yang berbeda kepada pemohon pasangan SBM dan ada ketidaksesuaian.

“Kejanggalan dimaksud adalah adanya perbedaan dokumen Formulir PSP-5 yaitu formulir pemberitahuan registrasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang disampaikan kepada tim kuasa hukum melalui pengacara paslon nomor urut 2 yang diterima pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan dokumen Formulir PSP-5 yang diumumkan Bawaslu Kolaka timur tanggal 2 Oktober 2020. Perbedaan dokumen dimaksud adalah pada frasa kalimat “ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf b” dalam dokumen Formulir PSP-5 yang disampaikan pada Pengacara Paslon Nomor Urut 2 (SBM) tanggal 1 Oktober 2020, dan pada frasa kalimat “ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf a” dalam dokumen Formulir PSP-5 yang diumumkan Bawaslu Koltim tanggal 2 Oktober 2020, dan kedua dokumen Formulir PSP-5 tersebut ditandatangani oleh Anggota Bawaslu Kolaka Timur La Golonga SPd, atas nama Ketua Bawaslu Koltim,” paparnya.

Baca Juga :  Belum Ada Kuota Penerimaan CPNS, Ini Penjelalasan Ka BKPSDM Konsel

Dengan adanya dua surat yang sama namun berbeda isi, katanya lagi, maka patut diduga ada kesalahan atau kelalaian administrasi yang mengindikasikan atau patut diduga adanya dua kali pleno dalam menentukan status perkara yang sama. Secara substansi juga tidak memberikan kepastian hukum dan berdampak pada penerapan hukum yang berbeda, serta tidak sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 karena tidak mencantumkan tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan atau keluarnya surat sebagaimana surat pada umumnya.

Atas tidak profesionalnya Bawaslu Koltim dalam memproses laporan itu, Adly mempersilahkan pasangan SBM mengambil langkah hukum untuk melaporkan Bawaslu Koltim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia atas dugaan pelanggaran kode etik. Bahkan juga bisa dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen.

Pelaporan yang dilakukan baik di DKPP dan Kepolisian, tambahnya, semata-mata untuk menegakan seluruh aturan hukum dalam Pilkada, sehingga tidak ada yang merasa kebal hukum.

“Dalam hukum tidak melihat siapa yang melanggar aturan, hukum harus tetap ditegakkan. Semua pihak baik peserta pemilihan, masyarakat atau setiap warga negara dan penyelenggara pemilu harus menjunjung tinggi aturan main pilkada yaitu undang-undang pemilihan,” tandasnya.

Diketahui, dasar pasangan SBM menggugat SK KPU tentang penetapan dan daftar paslon itu berkaitan dengan dokumen pencalonan Tony Herbiansah. Di mana, identitas di kartu tanda penduduk (KTP) Calon Bupati Koltim nomor urut 1 itu berbeda dalam surat keputusan dukungan yang diberikan pimpinan pusat partai politik pengusungnya. Dalam hal ini, KPU Koltim dianggap lalai dalam menyeleksi berkas calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada 9 Desember 2020 itu.

YUSRI/NURSADAH