Merasa Dilecehkan Sekda, Anggota DPRD Kendari Mengamuk

1283
Screbshot whatsApp Sekda yang beredar dan membuat anggota DPRD Kota Kendari merasa dilecehkan. (IST)

BeritaRakyat.id,. Kendari – Anggota DPRD Kota Kendari, La Ode Muhamad Rajab Jinik, mengamuk dalam rapat badan anggaran (Banggar) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (26/08/2020). Hal ini diakibatkan beredarnya pesan WhatsApp disinyalir sumbernya dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, yang bunyinya terkesan melecehkan DPRD.

Pesan tersebut berbunyi “Assalamualaikum Kpd Yth. Para Kpl OPD, dengan ini kami sampaikan agar kiranya dalam pembahasan anggaran di Banggar baik Perubahan APBD 2020 maupun APBD 2021 tidak lagi mengajukan kebutuhan anggaran masing-masing OPD di Forum pembahasan dengan DPRD. sekiranya masih terdapat hal-hal yg ingin di komunikasikan silahkan ke ktr induk Walikota diruang Sekda. Demikian kami sampaikan. Ttd Sekda.

Menurut La Ode Muhamad Rajab Jinik, bunyi pesan yang juga masuk ke kontak WhatsApp-nya, Selasa (25/08/2020), itu sama halnya melecehkan fungsi penganggaran pihak DPRD Kendari.

“Beredarnya WhatsAppnya Ibu sekda itu sangat menyayat hati kami sebagai DPRD, karena dewan bekerja atas aturan dan undang-undang (UU),” jelas Rajab, di tengah rapat Banggar yang berlangsung ricuh itu.

“Jika OPD sudah tidak bisa mengusulkan anggaran di DPRD, ngapaian datang di DPRD lebih baik konsultasi saja di Pemkot Kendari. Bikin aja sendiri, nggak usah bawa di DPRD kalau DPRD tidak dihargai lagi sebagai lembaga yang mempunyai marwah yang sama sama bekerja berdasarkan UU,” lanjutnya dengan nada marah.

Perlu diketahui, tambahnya, pembahasan di banggar itu merupakan hasil dari pembahasan di komisi yang nantinya akan menjadi dasar pembetukan Rencana Kerja anggaran (RKA). Namun, dengan beredarnya WhatsApp tersebut dirinya sudah tidak sepakat.

Baca Juga :  Gerindra Sultra Serahkan Bantuan Mobil Ambulance Untuk DPC Wakatobi

“Berarti kita di DPRD ini hanya menjadi stempel Pemkot Kendari, tidak ada lagi marwahnya, padahal kita bekerja sesuai dengan UU,” paparnya.

Lebih lanjut dikatakan, DPRD bukan bawahan Pemkot Kendari begitu pun sebaliknya. Namun, harus dipahami DPRD dan pemkot merupakan mitra sejajar dan bekerja bersama.

“Saya pribadi menilai DPRD sudah tidak ada fungsinya sama sekali, padahal dewan bekerja berdasarkan fungsinya. Berati pemkot sudah mengambil fungsi penganggaran kita,” urainya.

Politisi Golkar ini pun mendesak Pemkot Kendari untuk meminta maaf secara terbuka di media maupun rapat dengan DPRD atas pesan singkat sekda itu.

“Jika tidak, maka ini akan menjadi masalah serius, karena di DPRD akan muncul faksi- faksi,” tegasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Nahwa Umar mengakui bahwa pesan itu bersumber darinya. Namun, menurutnya, tdak ada yang salah dari isi pesan tersebut.

“Saya kirim WhatsApp itu ke kepala OPD, saya selaku sekda yg juga Ketua Tim Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TAPD) dan juga selaku oimpinan tertinggi ASN. Tentunya selaku atasan langsung ke kepala OPD di mana letak kesalahannya,” ungkapnya.

Dirinya mengaku tidak pernah mencampuri urusan DPRD. Ia hanya mengurus masing-masing OPD lingkup Pemkot Kendari.

“Pertanyaannya WhatsApp itu saya tujukan ke DPRD kah atau untuk kepala OPD? Kenapa harus minta maaf. Makanya saya tanya di mana salahnya WhatsAppku,” tutupnya.

KARSESMAN/NURSADAH