Pemantau Pilkada Konsel Turut Kecam Penganiyaan Ketua PPS Waworano

557
Ketua JaDI Sultra Sutamin Rembasa (kedua dari kanan) saat bersama pemantau Pilkada dan Penyelenggara menggelar diskusi. (FOTO: IST)

BeritaRakyat.id, Konawe Selatan – Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Waworano Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara, Suleman, terhadap Ketua Panitia Panitia Pemungutan Suara (PPS) Waworano, Kasidarni, diduga murni terkait penyelenggaraan tahapan Pilkada.

Kekerasan yang dialami penyelenggara Pilkada Konsel di tingkat Desa Waworano itu pun mendapat perhatian Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahkan, pemantau Pilkada Konsel juga turut mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oknum kades kepada korban yang tidak lain adalah warganya sendiri.

“Kami selaku mitra dari penyelenggara dari pemantau Pilkada Konsel sangat mengecam atas tindak pidana yang dilakukan oleh Kepala desa Waworano Kecamatan Kolono Suleman kepada seorang penyelenggara Pilkada Konsel di desa setempat. Tindak pidana ini, tentunya akan mempengaruhi psikologi korban dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pilkada di Waworano,” ujar Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Konsel Sutamin Rembasa kepada media ini, Minggu (25/10/2020).

Sutamin berharap, kasus yang menimpa Ketua PPS Waworano agar segera ditindaklanjuti aparat kepolisian. Ini dimaksudkan agar korban mendapat jaminan keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pilkada Konsel yang akan digelar 9 Desember mendatang.

“Saya kira ini harus segera diproses hukum, sehingga psikologi korban mendapat kepastian hukum dan kenyamanan. Bila pelaku dan korban masih dalam satu wilayah jelang Pilkada Konsel akan ada tekanan psikologis. Untuk itu kami minta Kades Waworano selaku pelaku tindak pidana penganiyaan untuk segera diproses hukum,” katanya.

Baca Juga :  Wali Kota Kendari Ajak Masyarakat Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Begitu juga yang disampaikan Yusran selaku  Ketua JPPR Konsel sangat menyesalkan  insiden pemukulan tersebut. Ia pun menyarankan kepada masyarakat jika ada hal-hal  yang mungkin lalai dilakukan oleh penyelenggara, sebaiknya menempuh cara hukum dengan melapor ke Bawaslu atau jika ada unsur pidananya langsung ke penegak hukum, jangan main hakim sendiri.

“Kami juga meminta Polres Konsel memproses sesuai hukum agar menjadi pembelajaran bersama untuk tidak main hakim sendiri, dan meminta Bupati Konawe Selatan memberikan sanksi bagi kepala desa jika terbukti secara hukum telah melakukan penganiyaan terhadap warganya,” kata Yusran.

Diketahui, penganiayaan yang dilalukan oknum kades tersebut terkait tahapan penyelenggaraan tahapan Pilkada yakni perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Waworano. Dalam tahapan itu, anak sang kades yang juga ikut mendaftar tidak diakomodir oleh Ketua PPS, Kasidarni.

Karena tidak diakomodir, kades itu diduga kecewa  dan Kasidarni yang juga menjabat sebagai Ketua RT di Desa Waworamo dipecat. Pemberhentiannya secara sepihak Kasidarni sebagai Ketua RT itu kemudian diberitakan sejumlah media.

Keberatan dengan pemberitaan di media, Suleman kemudian menganiaya Kasidarni, Kamis (22/10/2020) malam. Ia pun dilaporkan ke pihak kepolisian dan dalam penyelidikan  Polres Konsel.

AKBAR/NURSADAH