Pemberlakuan Jam Malam Dinilai Tak Efektif Memutus Penyebaran Covid-19

37
Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, Syamsuddin Rahim (FOTO : IST)

BeritaRakyat.id,. Kendari – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) akan memberikan sanksi hingga Rp 200 ribu bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker. Hal ini diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 27 tahun 2020, sebagai langkah untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona

Tak hanya itu, Pemkot Kendari juga memberlakukan jam malam. Ketentuan jam malam tersebut dituangkan melalui surat edaran Wali Kota Kendari Nomor 443.1/2992/2020. Jam malam diberlakukan mulai pukul 22.00 WITa sampai dengan 04.00 WITa.

Namun, perwali tersebut dinilai tak efektif dan tidak efisien oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Syamsuddin Rahim. Menurutnya, harus dikaji atau dipelajari kembali lagi lebih dalam, agar timbul kesadaran mayarakat.

“Jangan sampai masyarakat tidak patuh dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemkot, sehingga menimbulkan konflik sosial,” jelas Syamsuddin, saat ditemui di ruang kerjanya, . Senin (07/09/2020).

Ia menguraikan, sesuai dengan protokol kesehatan, aktivitas tersebut tidak perlu dibatasi pada malam hari saja, namun yang harus diwaspadai adalah bagaimana aktivitas masyarakat Kota Kendari sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan dengan pemerintah.

“Corona itu kita tidak mengerti dan siapa pun belum ada yang mengerti dari mana asal usulnya,” ungkapnya.

Dirinya juga menegaskan, jika ada pembatasan pada malam hari berarti harus ada pembatasan siang hari dan itu diberlakukan bukan hanya untuk masyarakat Kota Kendari, tetapi masyarakat dari luar daerah yang masuk di Kota Bertaqwa ini.

Perlu diketahui, tambahnya, Kota Kendari merupakan tempat bertemunya dari berbagai daerah atau dari semua elemen sehingga harus dibatasi jika diberlakukan perwali tersebut.

Baca Juga :  Positif Corona di Konsel Terus Bertambah, Penerapan Protokol Kesehatan Bakal Dievaluasi

“Dibatasi jalur masuk dari
kabupaten-kabupaten lainnya, karena bisa jadi corona itu berasal dari warga kabupaten lain,” paparnya.

Terkait pada pedagang yang berjualan hanya saat malam hari, lanjutnya, dengan diberlakukannya perwali tersebut maka pasti akan merugi. Sebaiknya disiapkan area khusus.

“Itu pun penyiapan areal saya tidak akan efektif, karena para penjual ini mempunyai konsumen tersendiri pada malam hari,” urainya.

Sementara itu, ketua DPRD Kota Kendari, Subhan mengatakan, Perwali nomor 27 tahun 2020 tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Protokol kesehatan itu menjadi sesuatu hal yang dilakukan setiap daerah.

Hanya memang tambah Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, keputusan wali kota tersebut ada enak dan tidak enaknya. Namun, keselamatan masyarakat adalah hal yang terpenting untuk menjadi perhatian.

“Virus corona menyerang siapa saja, sehingga wali kota mengeluarkan perwali semata-mata untuk memutus penyebaran wabah mematikan itu,” tegasnya.

Sekarang, tambah dia, tinggal teknisnya yang perlu diatur. Bila sebelumnya para pelaku usaha buka pukul 19.00 atau 20.00 WITa, tinggal dimajukan jadwalnya.

“Misalnya buka jam 16.00 WITa dan tutup jam 22.00 WITa Karena jadwal ini merupakan jalan tengah untuk menjalankan aktivitasnya, dan yang lebih penting lagi untuk keselamatan kita semua,” tutupnya.

ODEK/NURSADAH