Pemda Konsel Janji Bereskan Tunggakan Pembayaran Tahun Ini

700
Kepala DPKAD Konsel DR. Sahlul

Beritarakyat.id., Konawe Selatan – Pemerintah Daerah (Pemda) Konaqw Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), kini masih memiliki sejumlah tunggakan pembayaran. Namun, tunggakan itu akan berupaya dibereskan tahun ini juga.

Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Konsek, Sahlul. Katanya, semua tunggakan yang belum terbayarkan itu akan dituntaskan dan dimaksimalkan di awal September. Tunggakan yang dimaksud di antaranya sertifikasi guru, anggaran Pilkada untuk Bawaslu, anggaran pengamanan, honor aparatur, dan pembayaran atas kontrak pekerjaan terhadap sejumlah proyek.

“Untuk anggaran Pilkada di Bawaslu dan biaya pengamanan sudah dalam proses transfer 100 persen. Begitu juga honor lainnya seperti aparat desa, sertifikasi guru juga akan diclearkan secepatnya dan dananya sudah ada,” kata Sahlul, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (31/08/2020).

Mantan Kepala Bappeda Konsel itu mengaku, untuk tagihan anggaran proyek yang belum terbayarkan, seperti pekerjaan jembatan yang menghubungkan Andoolo Barat – Lalembuu, kemudian pekerjaan pembangunan Islamic Centre dan lainnya juga sudah disiapkan.

Baca Juga :  Pengamat Ekonomi: Kehadiran VDNI dan OSS di Sultra Memberikan Dampak Perekonomian Masyarakat

“Untuk pekerjaan jembatan Roraya di Andoolo Barat itu bukan karena tidak ada uang, tetapi pihak perusahaan sendiri yang mengajukan keuangan di tahun 2019 lalu itu sudah melewati tanggal 27 Desember, sehingga dananya tidak dapat dicairkan. Nanti belakangan ini baru perusahaan kembali mrngajukan dan sudah disiapkan anggarannya,” akunya.

Sementara itu, untuk pembangunan islamic centre di tahun 2019 sudah tuntas dan yang akan dibayarkan adalah tinggal retensinya saja.

“DPKAD Konsel tidak pernah menghambat pencairan uang, hanya karena transferan dari pusat yang kadang terlambat, sehingga pembayaran juga telat. Karena transferan tiap bulan itu besarnya Rp 45 Miliar dan setengahnya itu dialokasikan untuk gaji pegawai. Itulah kendalanya, sehingga ke depan tidak akan terjadi lagi,” tandas mantan Kepala DPMD Konsel itu juga.

AKBAR/NURSADAH