Persetujuan RTRW Konsel Kesannya Dipaksakan, Diduga Ini Penyebabnya

726
Dr. Sarlan Adijaya, SSos, MSi (FOTO : HERMAN)

BeritaRakyat.id, Konawe Selatan – Penandatanganan persetujuan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) oleh pimpinan DPRD dan Bupati Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 15 September lalu, kini menyita perhatian publik, setelah terjadi kekisruhan, Senin (05/10/2020), saat rapat pembahasan revisi RTRW di DPRD Konsel.

Kisruh dan nyaris adu jotos antara Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo dan anggota DPRD dari Fraksi PDIP Herman Pambahako, diduga adanya perbedaan pandangan terkait penandatanganan raperda RTRW tersebut.

Fakta baru kemudian diungkap pengamat Antropologi Politik Universitas Haluoleo (UHO) Dr Sarlan Adijaya, yang menilai persetujuan RTRW itu terkesan dipaksakan dan sepihak. Ini diduga disebabkan dengan akan berakhirnya izin prinsip untuk pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian biji nikel (Smelter) PT Sungai Raya Nickel Aloy Indonesia di Kecamatan Moramo Nomor: 540/1411 Tahun 2016 Tanggal 09 September 2016.

Selain itu Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, juga telah mengeluarkan izin lokasi untuk keperluan pembangunan smelter PT Sungai Raya Nickel Alloy Indonesia di Desa Moramo, Lakomea, dan Landipo Kecamatan Moramo Kabupaten Konsel Nomor: 540/1414 Tahun 2016 Tanggal 14 September 2016.

“Dugaannya ada di sini, jadi untuk memperpanjang izin prinsip dan izin lokasi yang berakhir tanggal 14 September 2020 maka diperlukan RTRW yang baru, sehingga dikeluarkannya persetujuan RTRW yang baru yakni pada tanggal 15 September 2020,” ungkap Sarlan kepada media ini, Selasa (06/10/2020).

Baca Juga :  71 Hari Menjabat Plt Bupati Konsel, Ini yang Dilakukan Arsalim Arifin

Menurut Sarlan, awal mula untuk merevisi RTRW Konsel ini adalah dengan adanya pengajuan izin prinsip dan izin lokasi perusahaan tambang tersebut. Namun, izin prinsip dan izin lokasinya dinilai cacat hukum dan pernah dilaporkan di Polda Sultra Januari 2018 lalu.

“Iya, kalau ada riak-riak dari anggota DPRD Konsel dan menolak persetujuan dari ketua DPRD dan wakilnya bersama Bupati Konsel itu hal yang wajar. Karena, Perda RTRW harus sesuai dengan mekanisme dan tahapannya. Ada dua tahapan yang belum dilaksanakan yakni pembahasan zonasi dan uji publik setelah itu baru diparipurnakan dengan agenda pemandangan fraksi di DPRD Konsel. Sepanjang itu belum dilakukan maka cacat hukum dan surat persetujuan itu bisa dicabut,” jelasnya.

Dosen Fisip UHO itu berharap, Ketua DPRD Konsel untuk bijak dan arif dalam membuat keputusan. Jangan terkesan ada arogansi serta unsur politik yang ditonjolkan dalam pengambilan keputusan.

“Urusan politik dengan pelaksanaan tahapan Pilkada yang sementara berlangsung untuk dikesampingkan. Tetapi tugas wakil rakyat dengan agenda di DPRD itu untuk disolidkan bersama seluruh anggota DPRD Konsel,” tandasnya.

HERMAN