Pimpinan dan Anggota DPRD Silang Pendapat soal RTRW Konsel

395
Wakil Ketua DPRD Konsel Armal. (FOTO: IST)

BeritaRakyat.id, Konawe Selatan – Skorsing rapat pembahasan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) belum dicabut pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Belum jelas kapan rapat yang telah ditunda selama dua pekan ini akan diagendakan kembali.

Belum adanya agenda pembahasan lanjutan revisi RTRW yang sempat ricuh tersebut, menimbulkan silang pendapat antara pimpinan dan anggota DPRD Konsel.

Wakil Ketua DPRD Konsel Armal mengungkapkan, pembahasan lanjutan tentang revisi RTRW Konsel tergantung dari permintaan Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Konsel.

“Sejauh ini belum ada informasi atau permintaan dari bapemperda terkait jadwal lanjutan pembahasan revisi RTRW Konsel. Kami di unsur pimpinan menunggu saja permintaan dari Bapemperda,” ujar Armal kepada media ini melalui sambungan telepon,  Selasa (21/10/2020).

Politisi Partai Gerindra ini mengaku, pembahasan RTRW Konsel yang tersisa tingga soal zonasi saja. Sementara untuk konsultasi publik sudah dilaksanakan oleh anggota DPRD Konsel periode sebelumnya bersama dari akademisi Universitas Gajah Mada (UGM) beberapa waktu lalu.

“Saya kira untuk RTRW Konsel sudah siap dan tinggal soal zonasi saja. Sementara untuk konsultasi atau uji publik sudah. Jadi kalau sudah ada permintaan bapemperda sudah dapat dilanjut pembahasan untuk segera ditetapkan menjadi Perda,” tandasnya.

Sementara itu anggota DPRD Konsel yang juga anggota Bapemperda Ramlan mengaku sependapat dengan pernyataan Armal. Menurutnya, skorsing sidang pembahasan revsisi RTRW dilakukan oleh pimpinan sidang. Jadi yang harus mengagendakan atau menjadwalkan pembahasan RTRW adalah pimpinan sidang dalam hal ini Ketua atau Wakil Ketua DPRD Konsel.

“Soal adminstrasi persuratan di DPRD itu ditandatangani oleh pimpinan. Jadi yang yang menjadwalkan kelanjutan RTRW adalah pimpinan, kami hanya menyampaikan secara lisan,” katanya.

Baca Juga :  Tumbangkan Pesilat Kalsel, Riki Aris Munadar Laju ke Semifinal PON XX Papua

Politisi Demokrat yang menjabat sekretaris Komisi III DPRD Konsel itu mengungkapkan, selaku anggota Bapemperda berpendapat agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra agar tidak memproses atau mengevaluasi rancangan peraturan daerah (Raperda)  Revisi RTRW Konsel itu, sebab dalam proses pembahasan sebelumnya tidak sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2016.

“Nah kalau pimpinan DPRD hari ini mengatakan konsultasi publik sudah dilaksanakan oleh anggota DPRD sebelumnya, itu lebih keliru lagi dan cenderung menyesatkan, bagaimana ceritanya dokumen belum dibahas sudah dilakukan konsultasi publik,” tegasnya.

Dijelaskan lebih lanjut, konsultasi publik itu dilakukan mestinya setelah tersedia hasil dokumen seluruh rangkaian pembahasan di DPRD

“Jadi RTRW ini, setelah pembahasan zonasi, maka akan tetap dilanjutkan dengan konsultasi publik dan kemudian dilakukan rapat paripurna pemandangan fraksi dan ditetapkan menjadi Perda atau ditolak,” tandasnya.

Terkait lambannya pembahasan dan penetapan Raperda RTRW ini pun mendapat sorotan dari organisasi kepemudaan di Konsel. Jefri Rembasa selaku ketua mengatakan, lambannya pembahasan RTRW Konsel itu akan membuat banyak PR anggota DPRD yang terbegkalai. Terlebih,  adanya persetujuan raperda RTRW yang ditandatangani Bupati dan Pimpinan DPRD Konsel, masih mengundang banyak tanya.

“Saya kira wakil rakyat di DPRD Konsel untuk menuntaskan soal RTRW yang sementara dibahas. Selain itu adalah menyikapi soal persetujuan Raperda RTRW yang telah ditetapkan tanggal 15 September 2020. Apakah surat itu sesuai dengan keputusan DPRD atau hanya perseorangan saja,” tandasnya.

AKBAR/NURSADAH