Polemik Hutan Teluk Kendari,  Rekomemdasi Kementerian ATR dan DRPD yang Diabaikan Pemkot

84
Area kawasan hutan mangrove yang berubah fungsi menjadi lokasi perkampungan dan bisnis yang menjadi polemik terkait RTRW Kota Kendari. (FOTO : IST)

BeritaRakyat.id, Kendari – Polemik  lahan hutan kota atau hutan mangrove di Teluk Kendari Kota Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga kini belum diselesaikan pemerintah setempat.

Hutan kota tersebut yang seharusnya dapat dilindungi Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, faktanya kini dikuasai sejumlah korporasi besar dan masyarakat dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat tanah.

Harusnya pemkot tegas melarang dan membongkar bangunan-bangunan yang dinilai telah melanggar tata ruang berdasarkan undang-undang. Hal ini penting dilakukan untuk menyelamatkan dan melestarikan keindahan hutan kota, tapi faktanya sampai saat ini terkesan dilakukan pembiaran.

Bahkan, saat ini Pemkot Kendari terkesan melindungi korporasi atau pemilik tanah di Teluk Kendari dengan
mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang rencana detail tata ruang bagian wilayah perencanaan 1 CBD Teluk Kendari 2020-2040. Namun, pihak DPRD menolak untuk membahasnya raperda tersebut.

Belakangan diketahui,  sejak 2019 lalu Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Republik Indonesia sejak 2019 dan telah mengeluarkan pendapat hukumnya mengenai polemik teluk tersebut, untuk ditindaklanjuti Pemkot Kendari.

Pendapat hukum dikeluarkan Kementerian ATR pada September 2019 itu yakni tentang adanya indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di Kota Kendari. Salah satunya rumah makan di Kawasan Hutan Kota Teluk Kendari yang berada di Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia.

Berdasarkan fakta dan peristiwa hukum yang dikeluarkan kementerian ATR menegaskan, terdapat bangunan rumah makan atau perdagangan yang berada di dalam kawasan yang telah ditetapkan sebagai hutan kota. Pemkot Kendari tidak pernah memberikan ijin kegiatan di kawasan hutan kota tersebut.

Bangunan rumah makan di kawasan hutan kota di Teluk Kendari terindikasi telah melanggar Pasal 80 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bentuk-bentuk Perizinan yang ada di Kota Kendari. Bangunan rumah makan di kawasan Teluk Kendari itu terindikasi telah melanggar berdasarkan Pasal 66 Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang ketentuan peraturan zonasi pada kawasan hutan lindung.

Berdasarkan Pasal 182 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelengaraan penataan ruang, terdapat indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang karena memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Kemudian, berdasarkan Pasal 61 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ada indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan ruang terbuka hijau kota karena tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Kajian Teknis

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota pasal 26 ayat (1) berbunyi setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan atau penurunan fungsi hutan kota.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai penyangga lingkungan kota berfungsi memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota dan mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati indonesia.

Hutan kota penting untuk keseimbangan ekologi manusia dalam berbagai hal seperti kebersihan, ketersediaan air tanah, pelindung terik matahari, kehidupan satwa dalam kota dan juga sebagai tempat rekreasi.

Hutan kota bisa mengurangi dampak cuaca yang tidak bersahabat seperti mengurangi kecepatan angin, mengunrangi banjir, memberi keteduhan, juga bisa memberkan efek pengurangan pemanasan global, sebagai sumber udara bersih untuk mengimbangi pencemaran udara dan suara bising dari kendaraan bermotor.

Kawasan hutan kota yang menjadi rumah makan di Teluk Kendari (Jln Arifin Sugianto dan Jalan Madusila) terindikasi melanggar pasal 61 huruf a karena tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Bahwa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang berupa pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 pasal 183 huruf c.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Huta Kota

Kemudian aturan zonasi dalam pasal 66 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Kendari menjelaskan, kegiatan yang dibolehkan adalah usaha untuk menegakkan fungsi hidrologis hutan lindung. Kegiatan yang dibolehkan degan syarat adalah bangunan yang terkait langsung dengan pengelolaan hutan lindung. Dan kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah usaha dan kegiatan bangunan selain usaha untuk meningkatkan fungsi lindung.

Kesimpulan Kajian Teknis

Berdasarkan pasal 66 Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Kendari, bahwa kegiatan usaha rumah makan di kawasan hutan kota Teluk Kendari terindikasi melanggar pemanfaatan ruang karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa kegiatan usaha di hutan kota terindikasi melanggar pemanfaatan ruang karena tidak mentaati rencana tata ruang yang ditetapkan.

Baca Juga :  Edi Suhairul Ketua Definitif Pengurus Daerah JMSI Kalbar

Berdasarkan lampiran peta rencana pola ruang RTRW Kota Kendari, dapat disimpulkan bahwa aktivitas bangunan rumah makan berada pada kawasan hutan kota yang dapat menganggu dan merusak fungsi kawasannya.

Rekomendasi Terhadap Pendapat Hukum

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 91 ayat (1), bahwa terhadap pemanfaatan ruang tanpa izin di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin.
Pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang dan denda administratif.

Pasal 92, setiap orang badan yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 69 ayat (1), setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70 ayat (1), setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 71 ayat (1), setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak  Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kepala Seksi dan Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Kendari, Masrum mengungkapkan, bangunan rumah makan di ruang terbuk hijau di Teluk Kendari melanggar walaupun ada kepemilikan hak atas tanah.

“Kawasan Teluk Kendari tidak bisa ada yang mendirikan bangunan. Secara keseluruhan bangunan yang didirikan tidak ada IMB-nya,” ungkap Masrun saat hearing di DPRD Kota Kendari belum lama ini.

Masrun mengaku, sebenarnya Dinas PUPR sudah lama menerima hasil kajian dan rekomendasi dari Kementerian ATR terkait adanya pelanggaran-pelanggaran di Teluk Kendari.

“Kita sudah terima rekomemdasi dari Kementerian ATR dan kita juga sudah melakukan rapat dengan Kementerian ATR. Sebetulnya kita tinggal menunggu ketegasan dari pemerintah kota, secara regulasi kami siap membongkar bangunan yang melanggar, tinggal menunggu ketegasan pemerintah kota, karena mengingat SOP yang kami lakukan sudah sesuai prosedur,” ungkapnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, LM Rajab Jinik mengungkapkan, dirinya belum lama ini mendapatkan pendapat hukum dan rekomendasi Kementerian ATR dari Dinas PUPR Kota Kendari. Dengan adanya rekomemdasi tersebut, lanjut Rajab, harusnya pemerintah kota secara tegas dapat menjalankannya serta menegakkan aturan dan tidak perlu takut kepada korporasi.

“Pendapat hukum dan Rekomendasi Kementerian ATR sangat jelas, pemerintah kota tidak boleh takut kepada korporasi siapapun dalam menegakan aturan, apalagi ini menyangkut kawasan hijau Teluk di Kendari menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindunginnya,” ungkap Rajab Jinik belum lam ini.

Anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Kendari ini mengatakan, berdasarkan pendapat hukum dan rekomendasi Kementerian ATR, DPRD merekomendasikan dan mendukung Pemkot Kendari untuk melakukan pembongkaran bangunan yang dinilai melanggar aturan di Teluk Kendari.

“Rekomendasi kami di DPRD mendukung Pemkot Kendari dalam menegakan aturan terhadap bangunan yang melanggar di Teluk Kendari,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir meminta masyarakat atau korporasi yang melanggar aturan dengan melakukan aktivitas atau menjalankan bisnis di Teluk Kendari untuk segera meninggalkan kawasan.

“Kita berharap masyarakat yang melanggar dan masih beraktivitas di Hutan Mangrove Teluk Kendari untuk segera meninggalkan kawasan,” kata Sulkarnain Kadir saat ditemui di Kantor DPRD Kota Kendari belum lama ini.

Orang nomor satu di Kota Kendari ini mengaku, saat ini Pemkot Kendari sedang melakukan komunikasi dengan beberapa pihak yang berada di Teluk Kendari.

“Mudah-mudahan dengan komunikasi ini ada kesadaran dari masyarakat yang sedang beraktivitas di kawan Teluk Kendari, untuk segera meninggalkan kawasan Teluk Kendari sebelum pemerintah kota melakukan tindakan sesuai aturan yang ada,” tegasnya.

ODEK/NURSADAH