PPK Baito Mengancam Mundur sebagai Penyelenggara Pilkada, Ini Alasannya

897
Anggota KPU Konsel Divisi Data dan Informasi Sakirman SPd (FOTO : IST)

BeritaRakyat.id, Konawe Selatan – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Baito mengancam mengundurkan diri sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra). Ancaman mundur itu dilakukan akibat permintaan agar kepala sekretariat mereka diganti, tidak diindahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konsel.

“Iya memang benar, kami akan mundur dari penyelenggara jika Kepala Sekretariat PPK Baito tidak diganti oleh KPU Konsel. Pernyataan kami bulat dan berdasarkan pleno,” ujar salah seorang anggota PPK Baito yang enggan disebut namanya kepada media ini, Senin (05/10/2020).

Ancaman mundur tersebut tentunya akan mengganggu tahapan Pilkada Konsel yang saat ini memasuki tahapan pleno daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPS-HP) dan seleksi kelompok panitia pemilihan setempat (KPPS). Namun, keberadaan sekretaris PPK itu juga membuat tidak nyaman.

“Bagaimana mau nyaman kerja, setiap ada kegiatan kepala sekretariat tidak ada. Selain itu biaya kegiatan dan ATK PPK tidak tahu dikemanakan. Itulah yang menjadi alasan kami agar kepala sekretariat diganti,” tegasnya.

Terkait ancaman mundur dari penyelenggara Pilkada di tingkat Kecamatan Baito ini, mendapat tanggapan dari Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Konsel, Sutamin Rembasa. Katanya, ancaman ini akan mengganggu tahapan, karena itu KPU Konsel harus meresponnya dengan cepat untuk mengklarifikasinnya.

Baca Juga :  Jadi Bupati Perempuan Pertama di Sultra, Andi Merya Nur Siapkan Gebrakan Bangun Koltim

“Kalau ada ancaman seperti itu harus cepat untuk diklarifikasi, karena ini akan mengganggu tahapan Pilkada. Jika benar keluhan PPK soal kepala sekretariatnya tidak kerja dan membuat tidak nyaman penyelenggara, bisa untuk dipertibangkan untuk diganti,” kata Sutamin.

Sementara itu anggota KPU Konsel, Sakirman mengakui adanya riak-riak di PPK Baito itu. Hanya saja, akunya, kepala sekretariat PPK itu di SK-kan oleh Bupati Konsel dan KPU sudah mengajukannya ke bupati.

“Kami sudah menyampaikan kepada PPK Baito untuk tetap saja melaksanakan tahapan Pilkada. Soal pengaduan akan kami tindaklanjuti dengan mengklatifikasi dan seterusnya mengajukan kepada bupati,” tandas Sakirman.

AKBAR/NURSADAH