Raperda RTRW Konsel yang Dievaluasi Gubernur Sultra Dianggap Tidak Sah

651
Anggota DPRD Konsel Herman Pambahoko

BeritaRakyat.id, Konawe Selatan – Kericuhan yang terjadi dalam rapat revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Selatan, Senin (05/10/2020), diluruskan kedua belah pihak yang nyaris adu jotos. Keduanya adalah Irham Kalenggo dan Herman Pambahoko.

Jika sebelumnya Irham Kalenggo yang juga Ketua DPRD Konsel menyampaikan bahwa kericuhan yang terjadi itu, hanya karena perbedaan sudut pandang di mana beberapa anggota dewan keberatan karena menganggap pembahasan RTRW sudah tidak ada lagi. Padahal, menurutnya, pembahasan tetap akan dilanjutkan setelah turun hasil evaluasi dari Gubernur Sultra.

Namun, di pihak Herman Pambahoko menilai bahwa pimpinan DPRD bersama Bupati Konsel telah menandatangani persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah (Raperda) RTRW tersebut, padahal pembahasannya belum tuntas.

Anggota DPRD Konsel asal Fraksi PDIP ini menegaskan bahwa  raperda revisi RTRW masih dalam proses pembahasan di internal badan pembuat peraturan daerah (Bapemperda), sehingga belum saatnya ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan Bupati Konsel menandatangani persetujuan bersama tentang penetapan raperda tersebut.

“Penandatangan persetujuan bersama yang dilakukan oleh unsur pimpinan bersama Bupati Konawe Selatan cacat hukum dan inprosedural, karena melanggar proses. Di antaranya yang belum dibahas adalah pembahasan tentang zonasi dan uji publik,” tegas Herman, Selasa (06/10/2020).

Satu hal yang menurut Herman menjadi rancu, di saat pembahasan raperda RTRW belum tuntas, pimpinan DPRD bersama bupati sudah meminta evaluasi gubernur. Padahal, menurutnya, itu mestinya dilakukan setelah proses pembahasan sudah selesai.

Baca Juga :  DPRD Sultra Minta Lanal Terbuka Soal Penangkapan Tiga Kapal Tongkang Tanpa Dokumen

“Inilah yg menjadi rancu dalam proses dan prosedur yang tidak sesuai Karena bagaimana mungkin raperda diajukan untuk dievaluasi, sementara proses pembahasan masih berlangsung di bapemperda,” jelasnya.

Mantan aktivis ini menambahkan, berdasarkan tata tertib di DPRD Konsel bahwa sebelum raperda mendapatkan persetujuan bersama, maka wajib hukumnya untuk dilakukan konsultasi publik oleh DPRD untuk mendengar dan menyerap aspirasi atas raperda yang sedang dibahas. Olehnya, persetujuan bersama atas raperda tentang RTRW yang telah ditandatangani pimpinan DPRD dan Bupati Konsel itu cacat hukum.

“Secara otomatis evaluasi raperda yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah provinsi (Gubernur Sultra) juga tidak sah secara hukum,” tandasnya.

Sebelumnya, aksi adu jotos antara Irham Kalenggo dengan Herman nyaris terjadi di dalam ruang rapat revisi RTRW tersebut. Herman yang beberapa kali menyampaikan interupsi dan melemparkan sejumlah benda yang ada di hadapannya, memancing emosi Irham. Beruntung keduanya berhasil ditenangkan hingga rapat diskorsing.

AKBAR/NURSADAH