Rekrut P3K, Pemda Diminta Prioritaskan Honorer K2

90
Anggota DPR RI Hugua saat memberikan keterangan pers di sela-sela kunjungannya di Kendari (FOTO: ODEK)

BeritaRakyat.id,. Kendari – Anggota Komisi II DPR RI, Hugua mengatakan, para tenaga honorer K2  berperan penting, khususnya di setiap sekolah. Untuk itu, dirinya terus mendukung upaya dan perjuangan honorer K2 untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) atau sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Sejak awal saya terus mengawal aspirasi para tenaga honorer K2,” tegas Hugua, saat ditemui di kegiatan silaturahmi bersama honorer K2 di salah satu warkop yang ada di Kendari, Senin (05/10/2020).

Sebagai wakil rakyat di DPR RI, ia pun mengaku terus berupaya agar honorer K2 diprioritaskan agar bernasib lebih baik dengan diangkat menjadi P3K. Alhasil, pemerintah pusat menerbitkan Perpres Nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K.

Olenya, mantan Bupati Wakatobi dua periode ini meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar mengalokasikan anggaran melalui APBD 2021 mendatang, untuk rekrutmen P3K sebagaimana dijelaskan pada Perpres Nomor 98 tahun 2020.

“Saya juga mengimbau pemerintah daerah, agar dalam recruitment P3K ini memprioritaskan umur. Yang mau pensiun didahulukan,” paparnya.

Politisi PDIP ini menambahkan, peran honorer K2 ini dalam sistem pemerintahan sangat srategis. Hal itu sudah dirasakannya saat masih menjabat sebagai Bupati Wakatobi.

Di tempat yang sama, Perkumpulan Honorer Kategori dua Indonesia (PHK2I) menuntut hak mereka untuk segera dinaikan menjadi ASN yang hingga sampai saat ini belum direalisasikan pemerintah.

Baca Juga :  Dibebani Biaya Parkir, Pegawai RSUD Konsel Pertanyakan Pengelolaannya

Ketua Umum PHK2I, Titi Purwaningsih mengatakan, dengan adanya Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, di mana dalam regulasi tersebut ada dua kategori yakni PNS dan P3K yang berbatas usia.

Dia juga berharap, segera ada regulasi yang jelas dari pemerintah untuk pengangkatan honorer K2 menjadi ASN. Namun demikian, pihaknya juga meyakini bahwa tidak setiap rekrutmen dilakukan, hanya untuk formasi K2.

“Namun, paling tidak, ketika ada sebuah regulasi yang jelas, di situ ada formasi untuk K2, lama kelamaan honorer K2 ini terselesaikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Titi Purwaningsih menyampaikan bahwa pihaknya juga berharap agar tak ada proses tes lagi untuk pengangkatan honorer K2 menjadi ASN. Akan tetapi, hal tersebut sudah menjadi keharusan sesuai dengan UU ASN yang mewajibkan dilakukan tes dalam merit sistem.

“Mau tidak mau kami (honorer K2) harus bersaing mengikuti tes tersebut, untuk mendapatkan status yang kami harapkan,” tutupnya.

ODEK/NURSADAH