Rumah Makan Bakau Tidak Diizinkan Tapi Pajak dan Retribusi Dipungut

201

 

BeritaRakyat.id,. Kendari – Keberadaan Rumah Makan Kampung Bakau yang dimiliki, Irmawati dalam sorotan. Pasalnya area rumah makan kampung bakau yang berada di kawasan hutan mangrove teluk Kendari tersebut masuk dalam area Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Kota Kendari yang dilarang atas aktifitas apapun.

Namun demikian keberadaan wisata kuliner kampung bakau dengan luas mencapai 13 Hektoare tersebut sudah memiliki legalitas dengan adanya sertifikat yang telah diterbitkan sejak Tahun 1970.

Hadirnya rumah makan kampung bakau itu hahya dengan bekal dokumen sertifikat dan Pemerintah Kota belum memberikan Izin Usaha. Hanya saja anehnya, Pemerintah Kota tidak memberikan Izin, tetapi pajak dan retrubusi yang jumlahnya mencapai puluhan juta perbulannya tetap dipungut.

“iya benar, usaha rumah makan kami ini belum mendapat Izin dari Pemerihtah Kota, meski kami sudah mengajukan Izin sejak beberapa tahun lalu. Meski Izin dari Pemkot belum ada, tetapi pajak dan retribusinya tetap disetor kepada Pemerintah Kota sebesar Rp 30 an Juta sebelum pandemi Covid dan Rp. 15-16 juta saat ini,”ungkap Irmawati selaku pemilik rumah makan kampung bakau kepada sejumlah awak media beberapa waktu lalu.

Irmawati menceritakan, kampung bakau yang dikelolanya saat ini merupakan milik orang tuanya yang membuka lahan disini (Hutan Mangrove) sejak tahun 1970. Dia memanfaatkan lahan sebagai lokasi tambak.

“Sejak tahun 1970 areal lahan ini sudah dikelola olehborang tua saya sebagai lahan empang atau tambak. Nanti dua tahun terakhir ini kami bangun rumah makan. Tetapi hutan bakaunya masih utuh,”katanya.

Ia menjelaskan, orang tuanya mengolah tambak kurang lebih 10 tahun. Kemudian pada tahun 1982 mulai melakukan pengurusan sertifikat tanah yang diolah jadi tambak di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Penerbitan sertifikat, lanjut dia, dikeluarkan pada zaman pemerintahan
Gubernur Laode Kaimoeddin yang mendukung adanya kegiatan tambak.

“Jadi kalau bapak saya ada orang atau pemerintah yang dituhankan sudah
Laode Kaimoeddin orangnya, karena pada saat itu dia mendukung kegiatan masyarakat,” jelasnya.

Lanjut dia menjelaskan, berdasarkan pemberitaan-pemberitaan di media online, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mengintruksikan kepada pemilik usaha untuk mengosongkan lahan di hutan mangrove dengan berpatokan pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari 2010-2030.

Baca Juga :  Keberadaan PT VDNI dan OSS di Konawe Tambah PAD

“Bagaimana saya mau kosongkan lahan ini, sementara saya punya sertifikat. Bagaimana kita mau diusir di tanah kita sendiri. Adakah aturannya kita diusir di tanah sendiri. Ini merupakan penghinaan bagi saya, karena sudah membayar pajak usaha dan Pajak Bumi Ban Bangunan (PBB),”katanya dengan nada tanya.

Harusnya, kata dia, Pemerintah kota mendukung masyarakat lokal dalam menjalankan usaha, yang bisa meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) kota disektor pajak.

“Kampung bakau ini sudah berkontribusi atas PAD kota disektor pajak. Saya menilai Kampung Bakau juga ini menjadi ikon Kota Kendari, karena tamu yang dari mana saja pasti datang makan disini. Bahkan Wali Kota pernah datang disini bersama tamu-tamu dari luar daerah,” jelasnya.

Terkait pohon mangrove, Irmawati menjelaskan, di lokasi rumah makan kampung bakau itu dulu ada tiga lapis pohon mangrove. Pertama di pinggir jalan raya baypas menuju jembatan triping tepatnya pas masuk lokasi rumah makan kampung bakau,
yang menghalangi pandangan melihat tambak orang tuannya.

Kedua, pohon mangrove berada dalam saluran air tambak, dan ketiga di lokasi berdirinya rumah makan kampung bakau saat ini yang pernah ditanam oleh orang tuannya.

Namun, ia menjelaksan, pada zaman Gubernur Eddy Sabara tahun 80an pohon mangrove di kawasan rumah makan kampung bakau saat ini diminta untuk diratakan dengan tanah untuk melihat tampak kota di Anduonohu.

Tapi, lanjut dia, setelah kepemimpinan Eddy Sabara dan masuk kepemimpinan Laode Kaimoeddin sebagai Gubernur tahun 90an
ada program penanaman mangrove bersama Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Emil Salim dilokasi hutan mangrove.

“Pada saat itu Gubernur Laode Kaimoeddin sangat mendukung kegiatan tambak dengan memelihara pohon mangrove,” tutupnya.

ODEK / HERMAN