December 12, 2017

Supir Taxi Konvensional Tetap Tolak Online Meski Ada Aturan Baru

BANYUWANGI – Meski Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan baru, yakni Permen No. 108 tahun 2017 mengenai Taxi online. Sopir Taxi konvensional maupun angkutan umum tetap menolak keberadaan transportasi berbasis aplikasi atau online, di Kabupaten Banyuwangi.
Hal ini disampaikan oleh perwakilan sopir taxi konvensional, Muhamad Amiruddin saat hearing kedua bersama Komisi II DPRD Banyuwangi, kamis (23/11/2017) di gedung DPRD Banyuwangi. Hadir dalam rapat hearing tersebut, Dinas perhubungan, Satlantas Polres Banyuwangi, pemilik taxi Konvesional dan beberapa perwakilan sopir.
“ Pendapatan kami dihabisi taxi online, mereka tidak punya ijin, tidak ada tarif minimal maupun kuota dan seenaknya sendiri beroperasi di Banyuwangi ,” ucap M.Amiruddin saat dikonfirmasi awak media.
Menurut sopit Taxi Bosowa ini, Kabupaten Banyuwangi merupakan kota kecil, dan saat ini jumlah armada taxi sudah mencapai 65 unit. Sedangkan jumlah penumpang hanya dalam kisaran 100 orang perhari,
“ Banyuwangi ini kota kecil, penumpang taxi sangat minim, apalagi ada taxi online, habis pendapatan kami, ngak cukup untuk makan,apalagi untuk biaya anak sekolah ,” ucapnya.
Harapan sopir taxi konvensional kepada DPRD, agar menyampaikan kepada Bupati Banyuwangi, agar melarang keberadaan Taxi online.
Sementara Ketua Komisi II, Handoko menyampaikan, pihaknya akan melakukan langkah koordinasi bersama antara Dinas Perhubungan, Satlantas Polres Banyuwangi, pengusaha taxi konvensional maupun pengusaha taxi online untuk menemukan kesepakatan yang tidak merugikan satu sama lainya.
“ Dalam waktu dekat kita akan mengambil langkah sinergis bersama untuk dapat menyelesaikan persoalan terkait taxi konvensional dan taxi online di Banyuwangi ,” jelas Handoko.
Dikeluarkanya Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017, sebenarnya sebagai wadah hadirnya Pemerintah ditengah-tengah, konflik antara taxi konvensional dan taxi online. Pasalnya dalam Peraturan tersebut, termaktub pasal pembatasan bagi angkutan daring berbasis aplikasi.

Reporter: Hariyadi

banner 468x60
%d bloggers like this: