Syahbandar PT WIL dan PT BPS Mangkir, RDP Batal Digelar di DPRD Kolaka

49
Suasana RDP di DPRD Kabupaten Kolaka, tanpa dihadiri manajemen PT WIL, PT BPS dan Kepala UPP Kelas III Kolaka (FOTO : YUSRI)

BeritaRakyat.id, Kolaka – Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait izin berlayar terhadap kapal tongkang milik PT Waja Inti Lestari (WIL) dan PT Babarina Putra Sulung (BPS) bersama Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Kolaka, di DPRD Kabupaten Kolaka, Rabu (17/02/2021).

Tidak hadirnya pihak manajemen PT WIL, PT BPS dan Kepala UPP Kelas III Kolaka, Ketua Komisi III DPRD, Akhdan tidak melanjutkan RDP tersebut, akhirnya ditunda dan akan dijadwalkan kembali.

“Tidak mungkin juga kami melakukan RDP apabila pihak yang terkait tersebut tidak hadir di DPRD,” kata Ketua Komisi III DPRD Kolaka Akhdan.

Anggota DPRD H Umar Tebu mengungkapkan, dalam RDP ini pihak yang harus didengarkan penjelasannya tersebut Kepala UPP Kelas III Kolaka karena sudah mengeluarkan izin berlayar PT WIL.

“Mungkin kita harus mengetahui asalnya ini, apakah PT WIL, PT BPS atau Syahbandar. Jika kalau dari manajemen dari PT WIL yang tidak hadir, tidak mungkin juga RDP ini dilanjutkan, tapi jika Syahbandar juga tidak hadir, siapa yang akan diminta keterangannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Kolaka, Umar menjelaskan Kepala UPP Kelas III Kolaka, Hasfar diduga kuat menyalahgunakan wewenangnya, yang memberikan aktivitas yang terjadi dibekas IUP 502 di lokasi tambang Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.

Baca Juga :  Bantu Tangani Covid-19, PT VDNI Kirim Tabung Oksigen Untuk Kendati dan Konawe

“Kepala UPP Kelas III Kolaka, Hasfar diduga menyalahgunakan wewenangnya dan juga memberikan izin berlabuh dan berlayar PT WIL dan pelabuhan itu ilegal di muara Lapao-pao Babarina Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka,” jelas Ketua Umum HMI Cabang Kolaka Umar.

Umar juga mengatakan kiranya DPRD Kabupaten Kolaka agar membentuk Tim pansus untuk menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan mereka.

“Saya minta kepada anggota DPRD Kabupaten Kolaka supaya menjadwalkan ulang RDP ini. Dan juga harus membentuk tim pansus untuk menindaklanjuti persoalan ini,” jelasnya.

Untuk diketahui, Ketua Komisi III DRPD Kolaka Akhdan akan mengagendakan RDP Jilid II terkait tuntutan mahasiswa dan juga akan membentuk tim pansus tersebut. Dan akan koordinasi ke Ketua DPRD Kabupaten Kolaka terkait jadwal RDP Jilid II tersebut.

YUSRI