Tidak Netral di Pilkada Konsel, Lurah dan Camat Palangga Akan Diberhentikan

2128
Anggota Bawaslu Konsel Awaluddin AK (FOTO: IST)

BeritaRakyat.id, Konawe Selatan – Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra) harus menerima konsekuensi, atas ketidaknetralannya dalam Pilkada yang akan digelar 9 Desember 2020.

Baru-baru ini, ASN terlibat politik praktis yang dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Konsel adalah Lurah Palangga, Ahmad Ruwanto, dan Camat Palangga, Ivan Ardiansyah. Pelaporan keduanya telah diproses dan dianggap cukup bukti melanggar peraturan karena terlibat politik praktis.

Berdasarkan proses yang dilakukan Bawaslu Konsel, Lurah Palangga dinyatakan memenuhi syarat formal dan materil untuk diproses secara pidana dan diteruskan ke sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) setempat.

“Lainnya yakni Camat Palangga, Ivan Ardiansya, direkomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” ujar Anggota Bawaslu Konsel Awaluddin AK kepada media ini, Jumat  (09/10/2020).

Menurut Awaluddin, kasus Lurah Palangga didorong ke sentra gakumdu tentang tindak pidana pemilihan umum. Pelanggarannya dibuktikan dengan bukti percakapan melalui media sosial WhatsApp Grup, setelah penetapan pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Konsel, ia mengajak dan mengimbau peserta grup dengan menguntungkan pasangan nomor urut 2.

Baca Juga :  Rayakan HUT Lalu Lintas, Satlantas Polres Konsel Bagikan Helm dan Sembako

“Dari pemeriksaan pelapor dengan bukti percakapan, termasuk hasil klarifikasi bawaslu kepada terlapor sudah memenuhi syarat untuk proses selanjutnya. Lurah Palangga sudah kami teruskan ke Sentra Gakumdu sejak tanggal 7 Oktober, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dan disidangkan di pengadilan,” terangnya.

Selain rekomendasi ke Sentra Gakumdu dan KASN, bawaslu juga memyampaikan tembusan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Konsel selaku pimpinan dari ASN  yang tidak netral dalam Pilkada tersebut.

Sementara itu, Plt Bupati Konsel Arsalim Arifin membenarkan jika ada laporan dari Bawaslu Konsel terkait ketidaknetralan ASN  dalam Pilkada. Ia mengaku  akan menegakkan aturan dengan memberikan pembinaan kepada ASN yang bersangkutan.

“Suratnya saya belum lihat, tetapi sudah dilaporkan. Bila laporannya bahwa yang bersangkutan telah direkomendasi ke pihak penegak hukum, maka ASN yang menduduki jabatan tersebut akan diberhentikan sementara agar fokus dengan kasus yang disengketakan,” katanya.

AKBAR/NURSADAH