Wakapolda Sultra: Sosialisasi UU Cipta Kerja Kurang Masif, Warga Banyak Termakan Hoax

58
Suasana rapat koordinasi di Rumah Jabatan Gubernur Sultra. (FOTO: IST)

BeritaRakyat.id, Kendari – Sejak ditetapkan, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja terus mendapat penolakan dari sejumlah pihak karena dianggap merugikan masyarakat yang bekerja di perusahaan. Namun, pihak pemerintah membantah tudingan itu hingga berupaya melakukan sosialisasi mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah.

Sosialisasi UU itu pun berupaya ditempuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga membentuk tim terpadu dan telah menggelar rapat koordinasi, Jumat (16/10/2020). Rapat yang digelar di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra ini, juga diikuti secara virtual oleh sejumlah bupati/wali kota di Bumi Anoa ini.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan, UU Cipta Kerja adalah untuk menjawab permasalahan penciptaan lapangan kerja, melindungi hak-hak pekerja dan mencegah korupsi.

“Semua stakeholder melakukan sosialisasi UU Cipta Kerja kepada masyarakat agar mereka paham dan tidak percaya hoaks yang beredar di medsos (media sosial),” kata Ali Mazi.

Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sultra, Brigjen Pol Drs Waris Agono MSi yang juga mengikuti rapat tersebut mengatakan, sosialisasi UU Cipta Kerja ini kurang masif. Akibatnya, banyak masyarakat termakan hoax.

Baca Juga :  Pemdes Wangkolabu Canangkan Pembuatan Perahu Fiber dan Karamba

“Adanya berita hoaks di medsos sehingga membuat masyarakat banyak yang percaya pada berita tersebut, sehingga mereka cenderung menolak UU tersebut dan bahkan melakukan aksi unjuk rasa yang berujung pada aksi anarkis,” ujarnya.

Dijelaskan, aksi untuk rasa yang berujung anarkis itu pun tentu berdampak pada lingkungan masyarakat. Mulai dari dampak kesehatan di mana kerumunan massa rawan menjadi klaster penyebaran Covid-19, kemudian dampak moral, dampak hukum dan dampak ekonomi.

“Perintah Kapolri tidak ada penangguhan penahanan bagi pelaku anarkis pada aksi penolakan UU cipta kerja apabila memenuhi unsur-unsurnya,” tegasnya.

RIJAL/NURSADAH