BeritaRakyat.id,. Konawe Selatan – Kantor PLN di wilayah Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), yang bertempat di Desa Andoolo, ramai-ramai didatangi masyarakat, Selasa (1/09/2020). Mereka melakukan aksi demo terkait adanya dugaan penggelapan pajak listrik yang ditanggung masyarakat sebesar 10 persen di setiap pembayaran.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak pihak PLN mengeluarkan data pelanggan penggunaan listrik prabayar maupun non prabayar.
“Kami meminta pihak PLN untuk mengeluarakan data tersebut tapi PLN tidak mampu memberikan data itu,” ungkap Muhammad Saiful, selaku koordinator aksi.
Menurut Saiful, terkait dugaan penggelapan ini, pihaknya mendapat informasi bahwa dana pajak tersebut ditransfer ke Pemerintah Daerah (Pemda) Konsel senilai Rp 800 juta per bulan. Namun, tidak diketahui pertanggungjawabannya.
“Ini yang harus dipertanggungjawabkan, karena itu aksi ini akan kami lanjutkan kepada penegak hukum,” katanya.
Sementara itu, Manager Unit Pelayanan Umum ULP PLN Konsel, Muhammad Asmad, mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa memberikan data yang diminta massa aksi tersebut karena itu data privasi pelanggan PLN. Untuk mengeluarkannya, pihak PLN dibatasi Undang – Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi.
“Data-data ini adalah milik PLN pusat karna sistem aplikasi data pelanggan ada di PLN pusat,” terang Asmad.
AkBAR/NURSADAH
